Yusril: UU Transfer Narapidana Segera Dibuat

Pemerintah akan segera membentuk Undang-Undang Transfer of Prisoners untuk mengatur pemindahan narapidana, menyusul beberapa kasus pemindahan narapidana asing yang dilakukan berdasarkan diskresi Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengumumkan rencana pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang (UU) terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners. Hal ini disampaikan usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17 Januari).

Menurut Yusril, draf UU tersebut telah disiapkan di Kementerian Hukum dan HAM. Ia optimis UU yang terdiri dari beberapa pasal ini akan segera disahkan. Keberadaan UU ini dinilai penting karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mengamanatkan adanya payung hukum khusus untuk pengaturan pemindahan narapidana. Undang-Undang mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA) dinilai tidak cukup untuk menaungi hal ini.

Yusril mengakui, selama ini pemindahan narapidana asing dilakukan berdasarkan diskresi Presiden. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang mengatur secara spesifik mekanisme pemindahan narapidana. Beberapa contohnya adalah pemulangan Mary Jane, terpidana mati kasus penyelundupan heroin ke Filipina pada 18 Desember 2024, dan pemindahan lima anggota Bali Nine ke Australia pada 15 Desember 2024. Kedua pemindahan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement).

Meskipun pengaturan praktis telah berhasil digunakan, Yusril menekankan perlunya UU khusus. Ia berpendapat, UU akan memberikan kepastian hukum dan menghindari keraguan dalam proses pemindahan narapidana. Proses yang lebih jelas dan terstruktur ini akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi setiap tindakan pemindahan narapidana di masa mendatang.

Saat ini, pemerintah juga tengah membahas pemindahan Serge Areski Atlaoui, terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis. Yusril memperkirakan penandatanganan pengaturan praktis dengan Menteri Kehakiman Prancis akan dilakukan pada Februari mendatang. Proses ini diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan terukur dengan adanya UU Transfer Narapidana nantinya.

Pembentukan UU ini merupakan langkah proaktif pemerintah untuk memastikan kepastian hukum dan transparansi dalam penanganan kasus pemindahan narapidana. Dengan adanya UU ini, diharapkan mekanisme pemindahan narapidana dapat dilakukan secara lebih tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya payung hukum yang jelas, Indonesia dapat menjalin kerjasama internasional dalam hal pemindahan narapidana secara lebih efektif dan terstruktur, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain sekaligus memastikan perlindungan hak-hak narapidana.