Sekda Buton Utara Gratiskan Rumah Orang Tua Jadi Kantor Penghubung
Sekretaris Daerah Buton Utara, Muh. Hardy Muslim, menggratiskan rumah orang tuanya di Baubau sebagai Kantor Penghubung Pemkab Buton Utara, sekaligus membantah tudingan penyelewengan anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara, Muh. Hardy Muslim, membuat keputusan yang mengejutkan. Ia menggratiskan rumah orang tuanya di Kota Baubau untuk dijadikan Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Keputusan ini diambil setelah beredar kabar adanya anggaran miliaran rupiah untuk rehabilitasi aset pribadi. Rumah tersebut sebelumnya digunakan sebagai kantor penghubung dan disewa Pemkab Buton Utara.
Langkah ini diambil untuk memfasilitasi para aparatur pemerintah Buton Utara yang menjalankan tugas di Kota Baubau. Kota Baubau dipilih karena lokasinya strategis, sering digunakan untuk kegiatan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), bahkan pemerintah pusat. Ini memudahkan akses bagi para pegawai Buton Utara yang bertugas di wilayah kepulauan Buton.
Muh. Hardy Muslim menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, Pemkab Buton Utara menyewa rumah tersebut senilai Rp100 juta per tahun. Kontrak sewa ini dilakukan berdasarkan kerja sama atau MoU antara Pemkab Buton Utara dengan salah satu ahli waris pemilik rumah, yang merupakan kakak kandung Sekda sendiri. Perjanjian ini telah disahkan dengan SK penetapan dari Bupati Buton Utara, Ridwan Zakaria, sehingga sah secara hukum.
Namun, muncul tudingan adanya anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan untuk renovasi rumah tersebut. Sekda membantah tegas tudingan tersebut. "Ini juga sekaligus saya mengklarifikasi informasi yang beredar yang menjurus ke fitnah. Tidak betul ada anggaran miliaran rupiah itu," tegas Hardy Muslim. Untuk meredam isu tersebut, ia memutuskan untuk menghentikan kontrak sewa tahun ini.
Meskipun kontrak sewa dihentikan, rumah tersebut tetap dapat digunakan oleh masyarakat dan pegawai Buton Utara. Lokasi kantor penghubung ini sangat strategis, berada di Jalan Anoa, dekat dengan Lippo Plaza Buton, RS Siloam, dan fasilitas penting lainnya. Fasilitas di dalam rumah juga terbilang lengkap, bahkan disebut setara hotel, dengan setiap kamar memiliki kamar mandi dalam.
Dengan menggratiskan penggunaan rumahnya, Sekda Hardy Muslim sekaligus berupaya menepis isu miring yang beredar dan memberikan akses yang lebih baik bagi para pegawai Pemkab Buton Utara dalam menjalankan tugasnya di Kota Baubau. Keputusan ini menunjukkan komitmennya untuk melayani masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.
Langkah Sekda ini cukup berani dan patut diapresiasi, mengingat potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Namun, dengan adanya transparansi dan klarifikasi yang jelas, diharapkan isu negatif tersebut dapat diredam dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Semoga langkah ini dapat menjadi contoh baik bagi para pejabat daerah lainnya dalam menjalankan tugasnya.
