Senator Sarankan Dialog Nasional Sebelum Amnesti KKB Papua
Senator Filep Wamafma mengusulkan agar pemerintah membuka dialog dengan KKB Papua sebelum memberikan amnesti dan abolisi, demi menciptakan perdamaian dan mencegah apatisme masyarakat Papua terhadap negara.
Senator usulkan dialog sebelum amnesti KKB. Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma, menyarankan pemerintah membuka ruang dialog dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebelum memberikan amnesti dan abolisi. Pernyataan ini disampaikan di Manokwari, Papua Barat, Kamis lalu.
Wamafma menekankan pentingnya dialog untuk menyamakan persepsi dan mencapai perdamaian di Tanah Papua. Ia menambahkan bahwa dialog terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan, mengutip hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tujuan utama dialog ini adalah mencapai pemahaman bersama sebelum memberikan pengampunan kepada kelompok yang telah lama distigmatisasi oleh negara.
Pemerintah, menurut Wamafma, memiliki sumber daya untuk merancang mekanisme dialog yang komprehensif. Forum dialog ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik bersenjata, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Papua, menjamin kesetaraan dan mencegah apatisme terhadap negara. Semua permasalahan di Tanah Papua perlu dikomunikasikan secara terbuka.
Proses dialog dapat melibatkan fasilitator atau mediator dari masing-masing pihak. Bahkan, isu sensitif seperti pelurusan sejarah Papua dan Indonesia dapat dibahas dalam forum tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama.
Meskipun demikian, Wamafma mengapresiasi wacana pemerintah untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada narapidana, termasuk KKB, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Namun, ia tetap menekankan pentingnya dialog terlebih dahulu. Menurutnya, tujuan utama adalah mengakhiri konflik yang telah memakan banyak korban sipil.
Kesimpulannya, Senator Filep Wamafma mendorong pemerintah untuk memprioritaskan dialog sebagai langkah awal sebelum memberikan amnesti kepada KKB Papua. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan mencegah apatisme masyarakat Papua terhadap negara. Dialog yang komprehensif dan melibatkan semua pihak diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik dan menciptakan Papua yang damai dan setara.
