Tokoh Papua Dukung Amnesti KKB: Upaya Damai Papua di Bawah Presiden Prabowo?
Tokoh Papua, Michael Manufandu, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada KKB sebagai bagian dari solusi menyeluruh masalah Papua, menekankan perlunya pendekatan yang melibatkan tokoh-tokoh Papua dan pemerintah daerah.
Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan kebijakan kontroversial: amnesti bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Langkah ini mendapat dukungan dari tokoh senior Papua, Michael Manufandu, yang melihatnya sebagai bagian dari solusi komprehensif untuk konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Pernyataan dukungan ini disampaikan Manufandu pada Kamis, 30 Januari 2024, saat dihubungi Antara di Manokwari.
Manufandu, yang juga penasihat pemerintah pusat untuk urusan Papua, menyatakan, "Kalau memang ini kebijakan dari Presiden Prabowo, pada prinsipnya kita mendukung. Terutama bagi saudara-saudara kita yang melawan itu supaya keluarga maupun tempat tinggalnya tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari."
Ia mengakui kompleksitas masalah Papua yang melampaui sekadar keberadaan KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan peka terhadap akar permasalahan. "Keamanan di Papua itu memang bersamalah dan serba rumit. Kita tidak tahu bagaimana sumber awal dari pertentangan ini. Korban terus berjatuhan di kedua belah pihak, tidak bisa situasi seperti itu berlangsung terus-menerus di Papua," ungkap mantan Duta Besar RI untuk Kolombia ini.
Manufandu menekankan pentingnya jeda untuk evaluasi menyeluruh terhadap situasi di Papua. Ia juga menyarankan keterlibatan tokoh-tokoh yang memahami sejarah dan budaya Papua dalam proses perundingan. "Kalau memang Prabowo mau melihat Papua sebagai tanah damai, maka mulai sekarang harus mengambil langkah-langkah. Rangkul tokoh-tokoh untuk mulai duduk dan bicara, bukan orang-orang yang oportunis dan memanfaatkan kesempatan," tegasnya.
Lebih lanjut, Manufandu menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah ini. Ia berharap Gubernur di enam provinsi di Papua turut aktif membantu Presiden dalam mencari solusi terbaik. "Kita harapkan para gubernur baru yang terpilih hasil Pilkada 2024 benar-benar bekerja sungguh-sungguh membantu presiden untuk mencari jalan keluar terbaik dari semua persoalan yang terjadi di Papua selama ini," ujarnya.
Dukungan Manufandu ini muncul setelah Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengumumkan rencana Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, termasuk yang terlibat kasus aksi bersenjata di Papua. Pemberian amnesti ini didasari pertimbangan kemanusiaan dan upaya mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat sekitar 44.000 narapidana berpotensi menerima amnesti.
Rencana amnesti ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Namun, dukungan dari tokoh masyarakat Papua seperti Manufandu menunjukkan adanya harapan untuk penyelesaian damai konflik di Papua. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta tokoh-tokoh masyarakat Papua.
