Sigi Pasang Spanduk Harga Resmi MinyaKita Rp15.700, Sanksi Menanti Pelanggar
Pemerintah Kabupaten Sigi pasang spanduk harga resmi MinyaKita Rp15.700 per liter dan ancam sanksi bagi pedagang yang melanggar HET, serta rencana penambahan pedagang resmi MinyaKita.

Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengambil langkah tegas untuk memastikan masyarakat mendapatkan MinyaKita dengan harga yang terjangkau. Pemerintah Kabupaten Sigi memasang spanduk harga resmi MinyaKita di berbagai lokasi strategis, menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Langkah ini diumumkan pada Selasa, 18 Februari 2025, sebagai upaya pencegahan praktik penjualan di atas harga yang telah ditetapkan.
Langkah Pencegahan dan Sanksi
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sigi, Agus Munandar, menjelaskan bahwa spanduk informasi harga resmi MinyaKita telah terpasang di pasar-pasar dan toko-toko di Kabupaten Sigi. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi konsumen dari potensi eksploitasi harga. "Kami sudah memasang spanduk informasi di setiap pasar di Kabupaten Sigi, termasuk di toko-toko atau pedagang, yang menyebutkan harga MinyaKita Rp15.700 per liter," ungkap Agus Munandar.
Bagi pedagang yang kedapatan menjual MinyaKita di atas HET, ancaman sanksi tegas sudah disiapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menciptakan pasar yang adil bagi masyarakat. "Sanksi ini merupakan konsekuensi karena harga beli ke distributor juga berbeda dengan harga beli ke masyarakat umum, sehingga tetap ada margin keuntungan dari pedagang yang bersangkutan," jelasnya.
Peningkatan Jumlah Pedagang Resmi MinyaKita
Saat ini, baru empat pedagang resmi MinyaKita yang terdaftar dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) di Pasar Ranggulalo Biromaru. Namun, pemerintah daerah berencana untuk menambah jumlah pedagang resmi tersebut menjadi sepuluh orang. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap MinyaKita dengan harga yang sesuai HET.
"Kami akan memperbanyak pengecer di Pasar Ranggulalo karena ini bentuk kepedulian pemerintah daerah agar masyarakat bisa membeli MinyaKita hanya dengan harga Rp15.700 per liter di berbagai tempat," tambah Agus Munandar. Dengan penambahan pedagang resmi ini, diharapkan distribusi MinyaKita dapat lebih merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sigi.
Pemerintah daerah juga akan memberikan rekomendasi kepada para pengecer baru agar mereka dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif saat membeli dari distributor. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara harga jual dan keuntungan pedagang, sekaligus memastikan ketersediaan MinyaKita di pasaran.
Kenaikan Harga Beberapa Komoditas
Selain MinyaKita, Disperindag Sigi juga mencatat adanya peningkatan harga beberapa komoditas penting per 18 Februari 2025. Komoditas tersebut antara lain cabai rawit merah, cabai merah kering, ikan cakalang, ikan cembung, dan telur ayam kampung. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari Rp47.000 per kilogram sebelumnya, sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp32.000 per kilogram dari Rp30.000 per kilogram.
Ikan cakalang dan ikan cembung mengalami kenaikan harga dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram. Telur ayam kampung juga mengalami kenaikan harga, dari Rp32.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Pemantauan harga dan ketersediaan komoditas ini akan terus dilakukan oleh Disperindag Sigi untuk memastikan stabilitas harga di pasar.
Kesimpulan
Langkah Pemkab Sigi dalam memasang spanduk HET MinyaKita dan menindak tegas pedagang nakal menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi konsumen. Dengan rencana penambahan jumlah pedagang resmi dan pemantauan harga komoditas lainnya, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Sigi dapat terjaga dengan baik. Langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.