Solusi Sekda DKI Atasi Tawuran Jakarta: Pekerjaan untuk Pemuda
Sekretaris Daerah DKI Jakarta mengusulkan solusi mengatasi tawuran dengan memberikan pekerjaan kepada pemuda pengangguran sebagai pemimpin kelompok mereka, guna mengurangi waktu luang dan mencegah aksi kekerasan.
Tawuran antarpemuda di Jakarta kembali menjadi sorotan setelah beberapa insiden terjadi pada tahun ini. Salah satu kasus yang cukup menggemparkan terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (9/2), mengakibatkan satu korban meninggal dan tiga lainnya luka-luka. Polres Metro Jakarta Utara mengungkap bahwa tawuran tersebut merupakan hasil perencanaan dua kelompok pemuda melalui media sosial.
Mencari Solusi Jangka Panjang
Menanggapi masalah ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, mengusulkan sebuah solusi yang cukup inovatif. Bukan hanya sekedar penindakan, Marullah berpendapat perlu ada pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. "Ketika jagoannya (pemimpin) dipegang, teman-teman wilayah diberi pekerjaan, teman-teman yang di bawahnya itu diberikan juga kesejahteraannya maka mereka tidak jadi tawuran," ungkap Marullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/2).
Marullah menekankan bahwa tawuran bukanlah semata-mata karena hobi berkelahi. Lebih dari itu, ia melihat faktor pengangguran dan waktu luang yang berlebihan sebagai pemicu utama. Kemiskinan juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Dengan memberikan pekerjaan, Pemprov DKI berharap dapat mengisi waktu luang para pemuda dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Bagaimana caranya agar mereka-mereka yang punya waktu banyak dan tidak terpakai itu diefektifkan. Carikan solusi kalau perlu, kalau ada pekerjaan carikan mereka pekerjaan," tambahnya. Ide ini fokus pada pencegahan jangka panjang, dengan memberdayakan pemuda dan mengurangi potensi konflik.
Strategi Pemprov DKI dalam Mengatasi Tawuran
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berfokus pada solusi jangka panjang. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fredy Setiawan, menjelaskan bahwa Pemprov DKI juga telah melakukan berbagai koordinasi dengan jajaran wilayah, termasuk Wali Kota, Camat, dan Lurah, untuk memberikan imbauan pencegahan tawuran kepada masyarakat.
Upaya pencegahan juga diperkuat dengan kerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan tokoh agama. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan selama bulan Ramadhan, termasuk tawuran dan potensi bencana lainnya. "Tidak hanya terkait tawuran saja, tapi juga imbauan untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik itu kebakaran, bencana-bencana yang lain," jelas Fredy.
Tantangan dan Harapan
Meskipun usulan ini terbilang inovatif, implementasinya tentu tidak mudah. Mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dan memastikan keberlanjutan program ini membutuhkan perencanaan dan kerjasama yang matang dari berbagai pihak. Selain itu, perlu juga dikaji lebih lanjut bagaimana mekanisme pemilihan dan pengawasan para pemimpin pemuda agar program ini efektif dan tepat sasaran.
Namun, usulan ini menawarkan harapan baru dalam mengatasi masalah tawuran di Jakarta. Dengan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pada pemberdayaan dan pencegahan, diharapkan angka tawuran dapat ditekan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Jakarta.
Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pemuda itu sendiri. Partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan mengurangi angka tawuran di Jakarta.
