Jaktim Prioritaskan Penataan Kawasan Klender untuk Cegah Tawuran
Pemkot Jaktim fokus tata kawasan Klender guna mencegah tawuran antarwarga yang dipicu konten media sosial, dengan melibatkan warga melalui program CAP dan CIP.
Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memprioritaskan penataan kawasan di Kampung Kebon Singkong, Klender, untuk mencegah tawuran antarwarga. Langkah ini diambil setelah Pemkot Jaktim mengamati bahwa tawuran remaja di wilayahnya seringkali dipicu oleh konten media sosial. Penataan kawasan ini melibatkan partisipasi aktif warga melalui program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP).
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, penataan kawasan di RW 01, 02, 03, dan 04 Kelurahan Klender, yang berseberangan dengan Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. "Ini penting penataan kawasan di lingkungan Kampung Kebon Singkong RW 01, 02, 03, 04 Kelurahan Klender, yang berseberangan dengan Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara," ujar Iin. Langkah ini diharapkan dapat memitigasi potensi tawuran yang kerap terjadi.
Usulan penataan kawasan ini muncul dari hasil musyawarah warga. Pemkot Jaktim menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi warga dalam proses penataan ini. Program CAP dan CIP difokuskan untuk mengakomodasi usulan dan aspirasi warga guna menciptakan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah tawuran.
Penataan Kawasan dan Solusi Non-Fisik
Selain penataan fisik, Pemkot Jaktim juga memperhatikan usulan non-fisik dari warga. Dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Terintegrasi Kelurahan, tercatat 84 usulan warga Kelurahan Klender yang didominasi usulan fisik. Namun, Iin Mutmainnah menekankan pentingnya usulan non-fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan keterampilan warga.
Pemkot Jaktim telah menyediakan berbagai pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan masyarakat Jakarta Timur menuju kota global. "Kenapa? Karena berbagai pelatihan keterampilan telah kita sediakan guna mempersiapkan masyarakat Kota Jakarta menuju Kota Global," jelas Iin. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Jaktim untuk menciptakan solusi terintegrasi, tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia.
Dengan demikian, upaya penanggulangan tawuran tidak hanya berfokus pada penataan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat. Pemkot Jaktim menyadari bahwa pembangunan infrastruktur yang baik harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan.
Peran Media Sosial dan Kolaborasi Antar Instansi
Iin Mutmainnah sebelumnya menyatakan bahwa tawuran remaja di Jakarta Timur seringkali dipicu oleh konten di media sosial. Konten-konten tersebut dapat memicu konflik dan melibatkan banyak komunitas. Sebagai contoh, tawuran antara warga Kebon Singkong, Klender, Duren Sawit, dengan warga Cipinang Jagal, Pulogadung, pada November 2024, diduga dipicu oleh konten media sosial.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkot Jaktim bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Polres Metro Jakarta Timur, Kodim 0505/JT, jajaran kecamatan dan kelurahan, RT/RW, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dan penanganan yang komprehensif terhadap masalah tawuran.
Dengan adanya kerjasama antar instansi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tawuran di masa yang akan datang. Strategi pencegahan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak ini dinilai lebih efektif untuk mengatasi akar permasalahan tawuran.
Pemkot Jaktim berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi warganya. Penataan kawasan Klender dan berbagai program pemberdayaan masyarakat merupakan langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya ini juga menunjukkan pentingnya peran media sosial yang bijak dan kerjasama antar instansi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
