Sopir Pariwisata Bali Gunakan Bondres Sampaikan Aspirasi ke DPRD

Sekitar seribu sopir pariwisata Bali menggelar aksi damai di DPRD Bali, menggunakan pertunjukan topeng Bondres untuk menyuarakan tuntutan perda transportasi dan penegakan aturan terhadap sopir online ilegal.

Denpasar, 25 Februari 2024 - Aksi unik dan menarik perhatian terjadi di depan gedung DPRD Bali pada Selasa, 25 Februari 2024. Sekitar seribu sopir pariwisata lokal Bali menyampaikan aspirasinya bukan dengan orasi-orasi biasa, melainkan melalui pertunjukan seni tradisional topeng Bondres dan iringan musik Baleganjur. Aksi ini bertujuan untuk mendesak DPRD Bali merealisasikan janji mereka terkait peraturan daerah (Perda) tentang moda transportasi pariwisata dan pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk menindak sopir online ilegal.

Aksi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali. I Made Darmayasa, koordinator aksi, menjelaskan bahwa penggunaan seni tradisional Bondres bertujuan untuk menunjukkan kepedulian para sopir terhadap budaya Bali, sekaligus memperkuat pesan tuntutan mereka. Mereka merasa keberadaan sopir online dengan kendaraan berpelat non-DK dan KTP luar Bali merugikan pendapatan dan kesejahteraan para sopir lokal.

Salah satu adegan Bondres menggambarkan perjuangan sopir pariwisata lokal yang selain mencari nafkah juga menjaga dan melestarikan tradisi Bali. Adegan tersebut secara dramatis menyoroti kontribusi para sopir lokal terhadap pariwisata Bali yang tergerus oleh kehadiran sopir online ilegal yang tidak berkontribusi pada perekonomian daerah. Para sopir merasa hak mereka dirampas sementara kewajiban mereka untuk menjaga budaya Bali tetap mereka jalani.

Tuntutan Perda dan Pembentukan Satgas

Dalam aksi damai ini, para sopir menagih janji DPRD Bali untuk membuat Perda yang mengatur moda transportasi pariwisata di Bali. Darmayasa menegaskan, "Sesuai aksi damai pertama, bapak (DPRD Bali) janji menerima enam tuntutan kami, mendorong jadi Perda dan akan dilaksanakan setelah gubernur dilantik, hari ini sudah 25 Februari jadi sesuai itu wajib kami datang." Mereka berharap Perda tersebut dapat melindungi hak-hak mereka dan menciptakan persaingan yang adil di sektor transportasi pariwisata.

Lebih lanjut, Darmayasa menambahkan bahwa sekitar 5.000 sopir pariwisata lokal dari berbagai kabupaten/kota di Bali turut mendukung aksi ini. Mereka merasa perlu adanya Perda dan Satgas untuk mengatasi masalah sopir online ilegal yang semakin marak dan mengancam mata pencaharian mereka. "Harapan kami yang kami tuntut terealisasi menjadi peraturan daerah, karena korelasinya pariwisata berakar dari budaya, dan budaya dari tradisi, tradisi inilah yang kami jalankan sehingga turis asing datang ke Bali, jadi kami menjalankan kewajiban sedangkan hak kami diambil orang lain," ujar Darmayasa.

Para sopir menekankan pentingnya Perda ini karena pariwisata Bali sangat bergantung pada budaya dan tradisi lokal. Dengan adanya Perda yang mengatur moda transportasi, diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih tertib dan adil bagi semua pihak, serta melindungi kelangsungan budaya Bali yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Tanggapan DPRD Bali

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayastra menyatakan dukungannya terhadap keenam tuntutan sopir pariwisata lokal. Ia menjelaskan bahwa pembahasan Perda tentang moda transportasi pariwisata akan dilakukan setelah serah terima jabatan Gubernur Bali pada 4 Maret 2024. "Saya berjanji untuk menyelesaikan masalah ini, nanti tanggal 4 Maret bondres ini kita sewa, tanggal 4 sertijab baru sah kami bisa intervensi beliau, hari ini belum, jadi nanti tanggal 4 bondres ini jadi saksi kami memulai," ujarnya.

Pernyataan Mahayastra memberikan sedikit harapan bagi para sopir pariwisata lokal. Namun, mereka tetap berharap agar proses pembahasan Perda dapat berjalan cepat dan efektif sehingga dapat segera memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Aksi damai dengan sentuhan budaya Bali ini menjadi bukti nyata perjuangan para sopir pariwisata lokal untuk mempertahankan hak dan mata pencaharian mereka.

Kehadiran pertunjukan Bondres dalam aksi ini juga menjadi sorotan tersendiri. Hal ini menunjukkan kreativitas dan kekompakan para sopir dalam menyampaikan aspirasinya. Semoga aksi ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah transportasi pariwisata di Bali.