SPRM dan IFES Bahas Inisiatif Antikorupsi di Institusi Demokrasi Malaysia

Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (SPRM) berdiskusi dengan IFES mengenai inisiatif antikorupsi dalam institusi demokrasi, membahas praktik terbaik dan sinergi program untuk memerangi korupsi di Asia Tenggara.

Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (SPRM) baru-baru ini mengadakan pembahasan penting mengenai inisiatif antikorupsi di institusi demokrasi. Pertemuan ini melibatkan International Foundation for Electoral Systems (IFES) dan Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS), berlangsung di Putrajaya, Malaysia pada Kamis (16/1).

Pembahasan ini dipimpin oleh Komisaris Utama SPRM, Tan Sri Dato’ Sri Haji Azam Baki. Dalam sebuah pernyataan, beliau menekankan signifikansi diskusi ini bagi reformasi politik di Malaysia. SPRM sendiri telah aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya melalui Strategi Pembanterasan Rasuah Nasional (NACS) 2024-2028.

Delegasi IFES yang hadir dipimpin oleh Country Director IFES Indonesia, Admira Salim. Mereka turut didampingi oleh sejumlah pejabat IFES Indonesia dan Pejabat Ekskutif Tertinggi IDEAS. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk mempelajari praktik terbaik SPRM dalam memerangi korupsi.

Menurut Admira Salim, IFES ingin memahami bagaimana SPRM menjalankan program-programnya dan mencari potensi sinergi antara program IFES atau Southeast Asian Network for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG) dengan upaya SPRM dalam memberantas korupsi di Asia Tenggara. Kerja sama regional dalam hal ini dianggap sangat penting.

Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh beberapa pejabat tinggi SPRM, termasuk Wakil Komisaris Utara, Dato’ Azmi Kamaruzaman; Direktur Senior SPRM Divisi Perencanaan Tata Kelola Nasional (BPGN), Dato’ Idris Zaharudin; dan Direktur Divisi Kebijakan, Perencanaan dan Penelitian SPRM, Dato’ Mohd Hafaz Nazar. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen SPRM terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Diskusi ini menghasilkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berharga antara SPRM dan IFES. Kedua lembaga sepakat untuk mengeksplorasi lebih lanjut potensi kerja sama dalam memerangi korupsi di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya antikorupsi di Malaysia dan kawasan Asia Tenggara.

Kesimpulannya, kolaborasi antara SPRM dan IFES ini menandai langkah signifikan dalam upaya bersama untuk memberantas korupsi di institusi demokrasi. Pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik akan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di kawasan ini.