Reformasi Hukum Komprehensif: Desakan Praktisi Atasi Impunitas di Indonesia

Praktisi hukum mendesak reformasi hukum komprehensif dan transparan di Indonesia untuk mengatasi impunitas dan memastikan keadilan serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat, khususnya terkait Undang-Undang Kejaksaan yang dinilai kontroversial.

Jakarta, 8 Februari 2024 - Desakan untuk melakukan reformasi hukum secara komprehensif di Indonesia kembali mencuat. Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani, mengajak semua pihak untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan setara. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu lalu, menyusul diskusi hangat mengenai impunitas dan kontroversi dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Kekhawatiran Impunitas dan UU Kejaksaan

Diskusi yang digelar Institut Hukum IPRI, bertajuk 'Telaah Kritis: Impunitas dan Kontroversi Undang-Undang Kejaksaan', menjadi sorotan utama. Para pembicara, yang terdiri dari praktisi hukum dan akademisi, menyoroti beberapa pasal dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 yang dianggap berpotensi memicu impunitas dan penyalahgunaan wewenang. Mereka menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah kekhawatiran terkait kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan Agung. Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Alfitrah, menyatakan, "Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini telah memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Kejaksaan Agung, sehingga dapat memicu impunitas dan penyalahgunaan wewenang." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi reformasi hukum yang lebih menyeluruh.

Mencari Solusi untuk Keadilan yang Berkeadilan

Diskusi tersebut tidak hanya sebatas mengkritik, tetapi juga berupaya mencari solusi konkret. Para peserta, yang terdiri dari praktisi hukum, akademisi, dan perwakilan masyarakat, bertukar pikiran untuk menemukan langkah-langkah perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Tujuan utama adalah memastikan tegaknya keadilan tanpa adanya impunitas, sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat ditingkatkan.

Reformasi hukum yang komprehensif, menurut para peserta diskusi, harus mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan hukum agar tercipta sistem yang truly mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan yang merata.

Harapan untuk Masa Depan Hukum Indonesia

Diskusi ini diharapkan dapat menjadi titik awal untuk mendorong perubahan yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Harapannya, reformasi hukum yang komprehensif akan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan adanya reformasi hukum yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya pada sistem hukum yang berlaku. Hal ini akan berdampak positif pada stabilitas dan kemajuan bangsa Indonesia. Perbaikan sistem peradilan juga akan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan memperkuat penegakan hukum di berbagai sektor.

Ke depan, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Partisipasi aktif dari masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum ini berjalan efektif dan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan di Indonesia dapat terwujud.

Kesimpulannya, desakan untuk reformasi hukum komprehensif di Indonesia merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah impunitas dan memastikan tegaknya keadilan. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.