Sukses Diplomasi RI: 569 WNI Korban Penipuan Online di Myanmar Dipulangkan
Kementerian Luar Negeri RI berhasil memulangkan 569 WNI korban penipuan online di Myanmar berkat kerja sama diplomasi yang intensif dengan Thailand dan Myanmar.
Kementerian Luar Negeri Indonesia berhasil memulangkan 569 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban eksploitasi penipuan online di Myanmar. Evakuasi besar-besaran ini berlangsung pada 17-19 Maret 2023, menandai keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menangani kasus ini. Proses pemulangan melibatkan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar, serta kerja sama berbagai pihak terkait.
Sebanyak 400 WNI dievakuasi dari Myawaddy pada 17 Maret dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta keesokan harinya melalui Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 169 WNI lainnya dievakuasi pada 18 Maret dan tiba di Indonesia pada 19 Maret. Evakuasi berjalan lancar berkat dukungan penuh dari otoritas Thailand dan Myanmar, yang memfasilitasi perlintasan WNI dari Myawaddy.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa evakuasi ini melibatkan koordinasi dan komunikasi intensif antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok dan KBRI Yangon dengan otoritas Thailand dan Myanmar. "Kami juga menjalin kontak dengan pihak-pihak yang dapat mendukung evakuasi WNI dari Myanmar," ujar Nugraha. Meskipun tidak merinci detail koordinasi, Nugraha memastikan semua bantuan dilakukan melalui jalur resmi.
Koordinasi dan Komunikasi yang Intensif
Proses pemulangan WNI dilakukan melalui Jembatan Persahabatan Thailand-Myanmar ke-2, yang menghubungkan Myawaddy (Myanmar) dengan Mae Sot (Thailand). Setelah melewati pemeriksaan kesehatan melalui National Referral Mechanism (NRM) di Mae Sot, WNI kemudian melakukan perjalanan darat selama 10 jam menuju Bandara Don Mueang di Bangkok sebelum akhirnya kembali ke Indonesia.
Rute Myawaddy-Mae Sot-Bangkok ini sebelumnya telah sukses digunakan untuk memulangkan 84 WNI pada 28 Februari. Keberhasilan ini mendorong pemerintah untuk kembali menggunakan rute yang sama pada 17-19 Maret. Otoritas Thailand bahkan merekomendasikan rute ini kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai rujukan untuk pemulangan WNI korban perdagangan manusia (TPPO) lainnya di Myanmar.
Wilayah Myawaddy sendiri tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Naypyidaw, melainkan dikuasai oleh kelompok etnis bersenjata. Hal ini menyebabkan Kementerian Luar Negeri menggunakan berbagai jalur komunikasi untuk memastikan keberhasilan evakuasi.
Diplomasi dan Kerja Sama Regional
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya diplomasi dalam membantu WNI di luar negeri, khususnya dalam situasi sulit. Untuk evakuasi dari Myanmar, Kementerian Luar Negeri menerapkan strategi 4P: perlindungan korban, penuntutan, pencegahan, dan kemitraan.
Dalam hal kemitraan, Indonesia melakukan langkah diplomasi bilateral, regional, dan multilateral. Secara bilateral, hubungan baik dengan Thailand sangat krusial, dengan otoritas Thailand memberikan dukungan penuh dalam memfasilitasi pemulangan WNI melalui Thailand. Thailand memiliki NRM untuk melindungi dan membantu korban TPPO di wilayahnya, yang beroperasi dalam empat tahap: respon garis depan, penyaringan, identifikasi, dan perlindungan.
Di tingkat regional, Indonesia mengajukan Deklarasi Para Pemimpin ASEAN tentang Pemberantasan Inversi Perdagangan yang Disebabkan oleh Penyalahgunaan Teknologi, yang diadopsi ASEAN pada tahun 2023. Deklarasi ini mengakui meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan potensi penyalahgunaannya, termasuk dalam memfasilitasi kejahatan transnasional seperti TPPO. ASEAN berkomitmen untuk memperkuat kerja sama regional, meningkatkan perlindungan korban, dan mempromosikan respons ASEAN yang kohesif dan segera.
ASEAN juga didorong untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menyelidiki, mengumpulkan data, mengidentifikasi korban, mendeteksi, menghentikan, dan menuntut pelaku TPPO, menggunakan alat teknologi dan berbagi praktik terbaik.
Pentingnya Pencegahan
Meskipun ratusan WNI telah dipulangkan, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari kejadian serupa. Kementerian Luar Negeri menekankan peran keluarga dalam meningkatkan kewaspadaan jika anggota keluarga berencana bekerja di luar negeri. WNI disarankan untuk tidak melanjutkan proses jika menemukan kejanggalan, seperti dokumen tidak lengkap atau tidak adanya kontrak kerja sebelum keberangkatan.
Upaya pencegahan ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk LSM, media, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat, khususnya keluarga, untuk melindungi WNI dari ancaman TPPO dan penipuan online. Keberhasilan pemulangan 569 WNI ini menjadi bukti nyata kekuatan diplomasi Indonesia dan pentingnya kerja sama internasional dalam melindungi warga negaranya.
