Sulsel Siapkan Lahan Sekolah Vokasi BPOM Pertama di Indonesia

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah vokasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, yang rencananya akan menjadi sekolah vokasi BPOM pertama di Indonesia dan berlokasi strategis di Kawasan Indonesia Timu

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berkomitmen mendukung penuh pembangunan sekolah vokasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Pemprov Sulsel bahkan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah vokasi pertama BPOM ini.

Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, dalam keterangan pers di Makassar, Sabtu, 1 Januari 2024. Prof. Fadjry Djufry menegaskan kesiapan Pemprov Sulsel untuk menyediakan lahan dan memastikan kelancaran pembangunan sekolah vokasi tersebut. Beliau menyatakan, "Insyaallah Pemprov akan menyiapkan lahannya. Saya selaku Pj Gubernur akan mendukung dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan."

Sebelumnya, Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar, telah bertemu langsung dengan Prof. Fadjry Djufry untuk membahas rencana pembangunan ini. Pembangunan sekolah vokasi ini merupakan upaya BPOM dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan.

Alasan Pemilihan Sulawesi Selatan

Pemilihan Sulawesi Selatan sebagai lokasi pembangunan sekolah vokasi BPOM ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Prof. Taruna Ikrar menjelaskan bahwa Sulsel merupakan pusat perkembangan Kawasan Indonesia Timur, dan lokasinya yang strategis dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikannya pilihan yang tepat. Kedekatan dengan IKN dinilai akan mempermudah akses dan kolaborasi.

Kebutuhan Sekolah Vokasi BPOM

Saat ini, BPOM memiliki 6.700 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengawasi keamanan dan kualitas obat dan makanan dari hulu hingga hilir, meliputi proses produksi, distribusi, penjualan, hingga penarikan produk jika ditemukan masalah. Hal ini juga mencakup pengawasan ekspor dan impor.

Prof. Taruna Ikrar menekankan bahwa tugas yang berat ini menuntut para pegawai BPOM memiliki keahlian dan kompetensi khusus, seperti kompetensi pengawasan, monitoring, evaluasi, registrasi, dan skrining. Sekolah vokasi ini diharapkan dapat mencetak SDM yang kompeten dan terampil untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kesimpulan

Dengan dukungan penuh Pemprov Sulsel dan visi strategis BPOM, pembangunan sekolah vokasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan di Indonesia, khususnya di Kawasan Indonesia Timur. Sekolah vokasi BPOM di Sulawesi Selatan ini akan menjadi yang pertama di Indonesia, menandai langkah maju dalam peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan.