Sumut Kekurangan 3.142 Penyuluh Pertanian: Tantangan Ketahanan Pangan

Sumatera Utara kekurangan 3.142 penyuluh pertanian, berdampak pada ketahanan pangan dan mendorong pemerintah mencari solusi untuk meningkatkan jumlah dan kualitas penyuluh.

Sumatera Utara (Sumut) sedang menghadapi tantangan serius dalam sektor pertanian: kekurangan tenaga penyuluh. Pemerintah Provinsi Sumut melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa terdapat kekurangan sekitar 3.142 penyuluh pertanian yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Angka ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada upaya peningkatan ketahanan pangan daerah.

Saat ini, Sumut hanya memiliki sekitar 2.971 penyuluh pertanian. Jumlah ini jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah desa di Sumut yang mencapai 6.113 desa. Artinya, banyak desa yang kekurangan pendampingan pertanian yang memadai.

Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, idealnya setiap desa memiliki setidaknya satu penyuluh pertanian. Kekurangan ini telah disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Sumatera Utara di Medan.

Kendala yang dihadapi tidak hanya soal jumlah. Sistem penyuluhan pertanian di Sumut juga menghadapi beberapa kendala. Pertama, banyak penyuluh yang menangani beberapa bidang pertanian sekaligus (polyvalen), mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, hingga perikanan. Hal ini mengakibatkan kurangnya spesialisasi dan pendalaman keahlian.

Kedua, masih terbatasnya dukungan regulasi dan sarana prasarana pembelajaran bagi penyuluh dan petani juga menjadi kendala. Belum lagi, pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluh pertanian juga tidak seragam di setiap daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, Agus Fatoni mengusulkan beberapa solusi. Di antaranya, penguatan regulasi yang mendukung pendayagunaan penyuluh pertanian secara nasional, serta penambahan tenaga penyuluh dari berbagai sumber, seperti ASN, swadaya, swasta, dan THL-TBPPD.

Selain itu, peningkatan dukungan sarana prasarana pembelajaran, dan pembangunan sinergi antar Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan daerah juga sangat penting. Semua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian di Sumut.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama. Beliau menyatakan bahwa pemerintah akan segera membahas permasalahan yang dihadapi daerah untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, "Swasembada pangan menjadi top prioritas yang harus menjadi visi dan misi kita bersama." Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.