Tambang Ilegal Rangkasbitung: DPRD Banten Tegaskan Ilegal dan Minta Penindakan Hukum

DPRD Banten memastikan aktivitas tambang di Desa Mekarsari, Rangkasbitung, ilegal dan mendesak penindakan hukum terhadap pelaku serta pendampingan bagi warga terdampak.

Aktivitas tambang di Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dipastikan ilegal oleh anggota Komisi IV DPRD Banten, Ade Hidayat. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 24 Januari, di Serang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan bagi warga sekitar. Pihak berwenang pun kini tengah berupaya menghentikan operasi tambang tersebut.

Ade Hidayat menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), wilayah Rangkasbitung tidak diperbolehkan untuk aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, tambang tersebut jelas melanggar aturan dan perlu ditindak tegas. DPRD Banten pun berencana melakukan sidak kembali pada 4 Februari mendatang untuk melakukan peninjauan lebih seksama terhadap lokasi tambang ilegal tersebut. Sidak ini melibatkan anggota DPRD dari berbagai komisi untuk mendapatkan data lengkap terkait kerusakan lingkungan dan dampak sosialnya.

Hasil sidak tersebut akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Selain itu, Ade Hidayat juga menyampaikan bahwa DPRD akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pemanggilan warga yang dilaporkan oleh pihak tambang ilegal. Pihaknya akan berupaya meringankan beban warga dan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran untuk masyarakat ke depannya.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, melalui Kepala Bidang Minerba Dede Hidayat, menyatakan bahwa tambang tersebut memang ilegal dan identitas pemiliknya masih belum diketahui. Pihak ESDM juga diminta untuk terus mengawasi lokasi tambang dan memastikan spanduk tanda larangan tetap terpasang. ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten juga didesak untuk mengawal proses penghentian aktivitas tambang ilegal tersebut.

Warga Desa Mekarsari telah menyampaikan keluhan mereka terkait dampak buruk tambang ilegal, seperti kerusakan lingkungan dan infrastruktur desa, serta gangguan sosial. Meskipun tambang telah disegel oleh ESDM Banten, namun belum ada proses hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Ironisnya, warga yang berusaha melindungi lingkungan justru diperiksa polisi atas tuduhan perusakan, dengan jumlah terlapor meningkat dari tujuh menjadi 13 orang.

DPRD Banten dan Dinas ESDM Banten telah menerima audiensi dari perwakilan warga Desa Mekarsari, Wadde. Wadde menggambarkan situasi yang memprihatinkan di desanya akibat aktivitas tambang ilegal. Permasalahan ini bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi juga tentang keadilan bagi warga yang terdampak dan perlindungan lingkungan.

Kesimpulannya, kasus tambang ilegal di Rangkasbitung menjadi sorotan. DPRD Banten menegaskan ilegalnya tambang tersebut, mendesak penegakan hukum terhadap pelaku, dan meminta pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Perlindungan lingkungan dan keadilan bagi warga menjadi fokus utama dalam penanganan kasus ini.