Target Juni, Rapermen SPM Jalan Tol Segera Rampung

Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol pada Juni 2024, mencakup penilaian SPM, kewajiban BUJT, dan peran balai Kementerian PUPR.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol pada bulan Juni tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, di Jakarta pada Rabu lalu. Rapermen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di Indonesia.

Menurut Roy, beberapa poin penting yang akan diatur dalam Rapermen ini meliputi mekanisme penilaian SPM jalan tol, hak dan kewajiban Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta penguatan sistem penilaian yang lebih transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan Rapermen ini.

Proses penyusunan Rapermen ini sendiri melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR RI dan para pengusaha jalan tol. Tujuannya adalah untuk memastikan peraturan yang dihasilkan benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh BUJT, serta memberikan jaminan pelayanan yang optimal bagi pengguna jalan tol.

Poin-Poin Penting dalam Rapermen SPM Jalan Tol

Rapermen SPM Jalan Tol ini akan mengatur berbagai aspek penting terkait pelayanan jalan tol. Salah satu poin utamanya adalah mengenai mekanisme penilaian SPM itu sendiri. Rapermen akan secara jelas menentukan siapa yang berwenang melakukan penilaian tersebut, serta bagaimana proses penilaian dilakukan agar lebih objektif dan transparan.

Selain itu, Rapermen juga akan mengatur hak dan kewajiban BUJT dalam memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan BUJT bertanggung jawab penuh atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jalan tol.

Lebih lanjut, Rapermen ini juga akan mengatur peran dan keterlibatan balai-balai Kementerian PUPR dalam proses evaluasi SPM jalan tol. Balai-balai tersebut akan membantu melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan BUJT memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kementerian PUPR berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan Rapermen ini. Hal ini dilakukan melalui diskusi dan konsultasi dengan DPR RI dan para pengusaha jalan tol untuk memastikan peraturan yang dihasilkan mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi.

Peran Balai Kementerian PUPR dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan evaluasi SPM jalan tol, Rapermen ini akan mengatur peran aktif balai-balai Kementerian PUPR. Balai-balai tersebut akan berperan dalam membantu melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM oleh BUJT.

Proses penyusunan Rapermen ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR RI dan pengusaha jalan tol. Keterlibatan DPR RI bertujuan untuk memastikan Rapermen ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara keterlibatan pengusaha jalan tol bertujuan untuk memastikan peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Untuk memastikan masukan dari berbagai pihak terakomodasi dengan baik, Kementerian PUPR akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pengusaha jalan tol. FGD ini diharapkan dapat menghasilkan Rapermen yang komprehensif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol merupakan ukuran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan jalan tol untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jalan tol. SPM ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

• Kondisi jalan tol
• Kecepatan tempuh rata-rata
• Aksesibilitas
• Mobilitas
• Keselamatan
• Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan
• Tempat istirahat dan pelayanan

Pemenuhan SPM jalan tol merupakan kewajiban bagi BUJT dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Rapermen ini diharapkan dapat memperkuat dan memperjelas ketentuan terkait SPM jalan tol, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di Indonesia.

Dengan target penyelesaian pada Juni 2024, Rapermen SPM Jalan Tol diharapkan dapat segera memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi BUJT dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan tol yang berkualitas dan nyaman bagi masyarakat.