Target PAD Rejang Lebong Rp93 Miliar di 2025: Tantangan dan Strategi
Pemkab Rejang Lebong menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp93 miliar pada tahun 2025, meningkat dari target tahun sebelumnya, dengan strategi evaluasi berkala dan dukungan penuh dari seluruh pihak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Bengkulu, memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup ambisius: Rp93 miliar di tahun 2025. Angka ini naik signifikan dari target Rp76 miliar di tahun 2024. Target ini diumumkan pada 26 Januari 2024 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong, Andi Ferdian.
Kenaikan target PAD Rejang Lebong ini didorong oleh optimisme Pemkab dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan tersebut berasal dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan oleh 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang solid dari berbagai pihak.
Andi Ferdian menjelaskan pentingnya dukungan dari seluruh OPD sebagai pengumpul pajak dan retribusi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat Rejang Lebong dalam membayar pajak dan retribusi tepat waktu juga sangat krusial. Pembayaran yang tepat waktu akan memberikan kontribusi besar terhadap tercapainya target PAD.
Pemkab Rejang Lebong telah menetapkan proyeksi capaian PAD secara bertahap. Idealnya, realisasi penerimaan PAD pada triwulan I mencapai 15 persen dari target, 40 persen di triwulan II, 75 persen di triwulan III, dan 100 persen di triwulan IV. Proyeksi ini akan menjadi acuan dalam evaluasi dan monitoring kinerja pengumpulan PAD.
Untuk memastikan target tercapai, BPKD Rejang Lebong berencana melakukan evaluasi secara berkala, baik bulanan maupun triwulan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Laporan realisasi PAD akan disampaikan secara riil pada 31 Desember 2025.
Sebagai gambaran, realisasi PAD Rejang Lebong di tahun 2024 mencapai Rp62 miliar, atau sekitar 81 persen dari target Rp76 miliar. Kegagalan mencapai target 100 persen di tahun 2024 disebabkan oleh kendala pada awal tahun, di mana penarikan pajak dan retribusi sempat terhambat karena revisi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Dengan pengalaman tahun sebelumnya, Pemkab Rejang Lebong berharap dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan PAD pada tahun 2025. Target Rp93 miliar tentu merupakan tantangan besar, namun dengan perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik antara Pemkab, OPD, dan masyarakat, target tersebut diharapkan dapat tercapai.