Terungkap: Kemenhub Dukung Penuh Peningkatan Konektivitas Transportasi NTB, Targetkan Lombok Jadi Hub Penting!
Kementerian Perhubungan berkomitmen penuh mendukung peningkatan konektivitas transportasi NTB, dari darat hingga udara, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan konektivitas transportasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dukungan ini mencakup moda darat, laut, dan udara, yang diharapkan mampu mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Komitmen ini disampaikan setelah pertemuan penting antara Menteri Perhubungan dan Gubernur NTB.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ahmad Nur Aulia, menjelaskan bahwa dukungan tersebut merupakan hasil silaturahmi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Jakarta. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang telah dilakukan pada 8 Desember 2024, fokus pada evaluasi program dan gagasan baru.
Evaluasi program dan penyampaian gagasan baru ini bertujuan untuk memperkuat posisi NTB dalam peta transportasi nasional. Tema utama yang diangkat adalah peningkatan konektivitas lintas moda yang saling terhubung, mulai dari udara, laut, hingga darat, demi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang lebih efisien.
Agenda Strategis Peningkatan Aksesibilitas NTB
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB memaparkan sejumlah agenda dan usulan strategis kepada Menteri Perhubungan. Salah satu gagasan inovatif adalah menjadikan Lombok sebagai hub jaringan "sea plane" untuk melayani jalur transportasi udara jarak pendek antar pulau menggunakan pesawat amfibi. Ini akan membuka dimensi baru dalam konektivitas regional.
Selain itu, NTB juga mengusulkan pembukaan jalur penerbangan baru, baik domestik maupun internasional, dari dan menuju wilayahnya. Pengoperasian rute kapal dan kapal cepat baru juga menjadi prioritas untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di NTB dan provinsi sekitarnya, mendukung mobilitas penduduk dan pariwisata.
Pengembangan transportasi umum berbasis bus listrik juga diusulkan sebagai langkah maju untuk mengurangi emisi dan meningkatkan pelayanan publik yang berkelanjutan. Penguatan Bandara Internasional Lombok sebagai hub penerbangan nasional untuk wilayah tengah dan timur Indonesia juga menjadi poin penting, bersama dengan studi implementasi konsep Barge Shipping untuk distribusi barang yang lebih efisien.
Penerapan "fifth freedom rights" juga diajukan agar maskapai asing pada rute Australia-Timur Tengah/Eropa dapat transit di Lombok, sekaligus menaikkan dan menurunkan penumpang. Terakhir, usulan kenaikan status sejumlah pelabuhan di NTB, seperti Pelabuhan Langgudu di Bima, agar dapat dilayani kapal ASDP ke berbagai pelabuhan di NTT, menunjukkan visi komprehensif NTB.
Target Realisasi dan Apresiasi Pusat
Ahmad Nur Aulia mengungkapkan bahwa beberapa agenda, seperti pengembangan hub sea plane dan rute penerbangan baru, telah memasuki tahap pembahasan teknis di kementerian. Sementara itu, gagasan baru seperti bus listrik dan "fifth freedom" masih memerlukan kajian lebih lanjut dari sisi regulasi, menunjukkan kompleksitas implementasi.
Pihak NTB menargetkan sebagian program, khususnya jalur penerbangan baru dan penambahan layanan kapal cepat, dapat mulai terealisasi sebelum akhir tahun 2026. Target ini penting untuk mendukung sektor pariwisata, logistik, dan mobilitas masyarakat secara keseluruhan, memperkuat posisi NTB sebagai gerbang strategis.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, setelah mendengarkan pemaparan Gubernur NTB, berkomitmen penuh mendukung langkah NTB untuk meningkatkan konektivitas wilayahnya. Meskipun anggaran pusat memiliki keterbatasan, Menteri menilai kreativitas daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mengembangkan infrastruktur transportasi.
Menhub juga memuji langkah NTB yang memaksimalkan peran swasta dalam pengembangan transportasi, menjadikannya contoh bagi provinsi lain. Kreativitas NTB ini dianggap sebagai model yang patut ditiru karena mampu mengembangkan transportasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menunjukkan kemandirian daerah.
