TNI AL Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Gaji Prajurit

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan efisiensi anggaran Rp26,993 triliun di lingkungan Kemhan dan TNI tidak akan mengurangi gaji prajurit dan ASN.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Efisiensi anggaran senilai Rp26,993 triliun di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menimbulkan kekhawatiran. Namun, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, memberikan kepastian bahwa efisiensi ini tidak akan memengaruhi gaji para prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam jumpa pers di atas KRI Diponegoro 365 di Kolinlamil Jakarta Utara, Jumat lalu, Laksamana Ali menegaskan, "Efisiensi anggaran, bukan pemblokiran anggaran. Pemblokiran sementara tidak akan banyak berpengaruh pada operasional. Yang tidak boleh diganggu adalah operasional, belanja pegawai, gaji, dan tunjangan."

Rincian Efisiensi Anggaran

Lebih lanjut, Laksamana Ali menjelaskan bahwa efisiensi anggaran hanya akan berdampak pada belanja barang dan modal. Meskipun demikian, beliau tidak merinci besaran pengurangan anggaran untuk kedua pos tersebut. Beliau juga enggan merinci total anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS serta prajurit TNI.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan telah mengumumkan rencana efisiensi anggaran tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR. Efisiensi ini, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, bertujuan untuk efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Alokasi Efisiensi di Kemhan dan TNI

Wamenhan Donny Ermawan merinci bahwa efisiensi anggaran tidak menyentuh belanja pegawai. Belanja barang diefisiensikan sebesar Rp10,94 triliun, sementara belanja modal sebesar Rp16,05 triliun. Anggaran tetap tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemhan dan TNI, namun dengan status diblokir.

Rincian efisiensi per unit organisasi (UO) adalah sebagai berikut: UO Kemhan Rp8,43 triliun, UO Mabes TNI Rp3,68 triliun, UO TNI AD Rp5,16 triliun, UO TNI AL Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU Rp3,63 triliun. Efisiensi ini merupakan hasil identifikasi Kemhan dan TNI terhadap seluruh program dan kegiatan, sesuai kriteria dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Jaminan KSAL untuk Kesejahteraan Prajurit

Pernyataan KSAL ini tentu menjadi angin segar bagi prajurit TNI AL. Kepastian bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi pendapatan mereka menghilangkan kekhawatiran akan dampak negatif kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kesejahteraan prajurit, meskipun harus melakukan efisiensi anggaran.

Meskipun detail angka belum diungkapkan secara lengkap, pernyataan resmi dari KSAL dan Wamenhan memberikan gambaran jelas mengenai strategi efisiensi anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI. Fokus pada belanja barang dan modal memastikan bahwa kesejahteraan prajurit dan ASN tetap terjaga.

Transparansi lebih lanjut mengenai rincian anggaran akan membantu publik memahami lebih detail bagaimana efisiensi ini diimplementasikan tanpa mengorbankan kesejahteraan para prajurit dan ASN yang telah berdedikasi tinggi kepada negara.