UE Pertimbangkan Gunakan Aset Beku Assad untuk Rekonstruksi Suriah

Parlemen Eropa mendesak Uni Eropa untuk menggunakan aset beku rezim Assad demi membiayai rekonstruksi Suriah pasca konflik, sekaligus menyerukan penghentian dukungan AS dan pengaruh Rusia di Suriah.

Parlemen Eropa baru-baru ini mengeluarkan resolusi yang mendesak Uni Eropa (UE) untuk menjajaki kemungkinan penggunaan aset-aset milik rezim Bashar al-Assad yang telah dibekukan untuk mendanai rekonstruksi Suriah. Resolusi ini disahkan pada Selasa lalu dan menyerukan eksplorasi jalur hukum yang memungkinkan pemanfaatan aset tersebut untuk program perwalian yang mendukung rekonstruksi, rehabilitasi, dan kompensasi bagi korban konflik di Suriah. Langkah ini diambil sebagai respon atas kerusakan infrastruktur dan kerugian besar yang diderita rakyat Suriah selama bertahun-tahun konflik.

Resolusi tersebut juga memuat apresiasi terhadap bantuan sebesar 235 juta euro (sekitar Rp4,2 triliun) yang telah disalurkan Komisi Eropa untuk rakyat Suriah. Parlemen Eropa menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan kemanusiaan dan pembangunan, tidak hanya bagi rakyat Suriah sendiri, tetapi juga bagi negara-negara tetangga yang menampung para pengungsi Suriah. Bantuan ini dianggap sebagai langkah penting, namun masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar.

Namun, Parlemen Eropa juga mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas penghentian seluruh pendanaan USAID yang berkaitan dengan Suriah atau pengungsi Suriah oleh pemerintah Amerika Serikat. Ketidakhadiran AS dalam konferensi Brussels mendatang juga menjadi sorotan, mengingat peran penting AS dalam upaya bantuan dan pembangunan di Suriah sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap upaya rekonstruksi Suriah.

Aset Beku Assad dan Rekonstruksi Suriah

Gagasan untuk menggunakan aset beku rezim Assad untuk rekonstruksi Suriah merupakan langkah yang kontroversial, namun dianggap perlu oleh Parlemen Eropa. Aset-aset tersebut, yang telah dibekukan oleh UE sebagai sanksi atas pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang dilakukan rezim Assad, dinilai dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek rekonstruksi yang mendesak. Namun, proses hukum dan mekanisme yang tepat untuk melakukannya masih perlu dikaji secara mendalam.

Parlemen Eropa menekankan pentingnya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan aset tersebut. Dana yang terkumpul harus digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan rakyat Suriah, dengan prioritas pada rehabilitasi infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dan kompensasi bagi korban konflik. Mekanisme pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Selain itu, resolusi tersebut juga mendorong UE untuk meningkatkan dukungan keuangan bagi organisasi masyarakat sipil Suriah. Hal ini dianggap krusial untuk mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam proses rekonstruksi dan pembangunan perdamaian. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mendorong dialog antar kelompok masyarakat.

Seruan untuk Mengakhiri Pengaruh Rusia dan Iran

Parlemen Eropa juga menyerukan kepada otoritas Suriah untuk mengakhiri kehadiran militer Rusia di negara tersebut. Kehadiran militer Rusia dianggap sebagai faktor yang memperburuk konflik dan menghambat proses rekonstruksi. Parlemen Eropa menilai bahwa penarikan pasukan Rusia akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perdamaian dan rekonstruksi.

Lebih lanjut, resolusi tersebut mendesak Suriah untuk melepaskan diri dari aliansi dengan Iran dan Rusia. Aliansi ini dianggap telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Suriah dan ketidakstabilan di Timur Tengah. Parlemen Eropa berharap Suriah dapat membangun hubungan yang lebih damai dan konstruktif dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, resolusi Parlemen Eropa ini mencerminkan keprihatinan internasional terhadap situasi di Suriah dan menekankan pentingnya dukungan internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan perdamaian di negara tersebut. Namun, implementasi resolusi ini akan menghadapi tantangan politik dan hukum yang kompleks.

Kesimpulan: Resolusi Parlemen Eropa ini menyoroti kompleksitas rekonstruksi pasca-konflik di Suriah, mengajak UE untuk mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, serta menyerukan perubahan geopolitik yang signifikan di Suriah. Implementasi resolusi ini akan menjadi ujian bagi komitmen internasional terhadap perdamaian dan pembangunan di Suriah.