Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Natuna Intensifkan Pendampingan Hukum dan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan Seksual
Pemkab Natuna Intensifkan Pendampingan Hukum dan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Pemkab Natuna melalui DP3AP2KB memberikan pendampingan hukum dan psikologis intensif kepada anak korban kekerasan seksual untuk pemulihan dan keadilan.

Kementerian PPPA Awasi Ketat Kasus Pelecehan Seksual Anak di NTT
Kementerian PPPA Awasi Ketat Kasus Pelecehan Seksual Anak di NTT

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memantau ketat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di NTT yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, memastikan para korban mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak.

Kementerian PPPA Kawal Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kupang, Tiga Anak Jadi Korban
Kementerian PPPA Kawal Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kupang, Tiga Anak Jadi Korban

Kementerian PPPA, bersama KPAI dan pihak berwajib, mengawal kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur di Kupang yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, dengan fokus pada pemulihan dan perlindungan korban.

Pemkab Natuna Beri Pendampingan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual
Pemkab Natuna Beri Pendampingan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual

Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma dan malas bersekolah, melibatkan keluarga dan sekolah dalam proses pemulihan.

UPTD PPA Natuna: Psikoedukasi untuk Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak di Pulau
UPTD PPA Natuna: Psikoedukasi untuk Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak di Pulau

UPTD PPA Natuna luncurkan program psikoedukasi langsung ke rumah keluarga berisiko kekerasan, mencegah KDRT dan masalah sosial lainnya di Kepulauan Riau.

PPA Lombok Tengah Dampingi Empat Kasus Kekerasan Seksual Awal 2025
PPA Lombok Tengah Dampingi Empat Kasus Kekerasan Seksual Awal 2025

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Lombok Tengah mendampingi empat kasus kekerasan seksual pada awal Januari 2025, dengan berbagai kendala termasuk intimidasi terhadap korban, sehingga PPA fokus pada pendampingan dan konseling.

ntb