Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 16 anak di Pinrang, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh seorang siswa SMA, dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko memberikan pendampingan hukum dan konseling kepada tiga korban KDRT dan empat anak korban kekerasan seksual serta penelantaran di Bengkulu.

UPTD PPA Natuna melakukan pemantauan berkala terhadap korban kekerasan seksual selama setahun untuk memastikan pemulihan dan mencegah trauma berkelanjutan, melibatkan keluarga dan lingkungan korban dalam prosesnya.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada empat anak korban kekerasan seksual dan penelantaran, dengan pelaku meliputi orang tua kandung, ayah tiri, dan kerabat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan tiga anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP FWLS, telah mendapatkan pendampingan psikososial dan perlindungan hukum.

Komnas Perempuan mengajak masyarakat Indonesia mendukung Pundi Perempuan agar pendampingan korban kekerasan seksual dapat terus berjalan, terutama dengan adanya tantangan keterbatasan sumber daya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memantau kasus pemukulan terhadap pelajar SMP dalam pertandingan basket di Bogor, Jawa Barat, dan memastikan korban mendapatkan pendampingan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung memberikan pendampingan kepada siswa SMP korban perundungan dan gencarkan edukasi pencegahan di sekolah-sekolah.

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah mendorong korban kekerasan seksual untuk berani melapor, menawarkan pendampingan menyeluruh, dan menekankan pentingnya dukungan psikososial.