Urgensi Pemulangan Hambali: Pertimbangan HAM Jadi Fokus Utama
Menteri Imigrasi Agus Andrianto menyatakan pertimbangan HAM menjadi alasan utama wacana pemulangan Hambali dari Guantanamo, meskipun keputusan final masih dalam pembahasan.
Jakarta, 23 Januari 2024 - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa pertimbangan hak asasi manusia (HAM) menjadi dasar utama wacana pemulangan Encep Nurjaman alias Hambali, tokoh militan Jamaah Islamiyah yang ditahan di Guantanamo, Kuba. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agus saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (22/1).
Meskipun pertimbangan HAM menjadi prioritas, Agus menekankan bahwa rencana pemulangan Hambali masih dalam tahap diskusi intensif bersama Menko Polhukam, Yusril Ihza Mahendra. Pemerintah, kata Agus, tengah melakukan kajian mendalam terkait berbagai aspek kasus ini.
Proses pengkajian ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan komprehensif sebelum mengambil keputusan final. "Belum ada keputusan final," tegas Agus, "masih dibahas dengan Pak Menko."
Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers sebelumnya, juga memberikan konfirmasi serupa. Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih mempelajari berbagai aspek kasus Hambali sebelum menentukan langkah selanjutnya. "Jangan dianggap kita sudah memutuskan untuk meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," ujar Yusril.
Kasus Hambali: Antara HAM dan Hukum
Hambali, yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002, sempat menjadi buron sebelum akhirnya ditangkap dalam operasi gabungan Amerika Serikat dan Thailand. Penahanannya di Guantanamo, hingga kini, telah menimbulkan berbagai perdebatan. Salah satu poin penting adalah status hukum Hambali yang belum pernah diadili secara resmi di pengadilan sipil Amerika Serikat.
Yusril menambahkan, "Sampai hari ini (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan hukum militer Amerika Serikat yang berbeda dengan hukum sipil." Jika Hambali dipindahkan ke Indonesia, kemungkinan besar ia tidak dapat diadili atas kasus Bom Bali karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum Indonesia.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa kasus yang diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati telah kedaluwarsa setelah 18 tahun. Mengingat peristiwa Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun yang lalu, kemungkinan proses hukum di Indonesia atas kasus tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan.
Kesimpulan
Wacana pemulangan Hambali ke Indonesia didorong oleh pertimbangan HAM, meskipun keputusan final masih dalam tahap pembahasan dan kajian mendalam oleh pemerintah. Pemerintah memastikan proses ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan langkah yang diambil mempertimbangkan semua aspek, termasuk HAM dan hukum yang berlaku.