Usulan Menteri Agama: Zakat sebagai Potongan Pajak Langsung untuk Tingkatkan Pendapatan Negara
Menteri Agama mengusulkan agar pembayaran zakat dapat dipotong langsung dari pajak penghasilan untuk meningkatkan pendapatan zakat dan mencontoh kesuksesan Malaysia dalam hal ini.
Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, baru-baru ini mengusulkan sebuah kebijakan inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan zakat sekaligus meringankan beban wajib pajak. Usulan tersebut adalah memperlakukan pembayaran zakat sebagai potongan pajak langsung, bukan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak seperti saat ini.
Usulan ini disampaikan Menag dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa saat ini, zakat di Indonesia hanya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak setelah dihitung terlebih dahulu. Sistem ini, menurut Menag, kurang efektif dalam mendorong peningkatan jumlah zakat yang terkumpul.
Menag berharap, dengan adanya perubahan kebijakan ini, jumlah zakat yang terkumpul akan meningkat signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada penyaluran dana zakat untuk program-program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.
Potensi Peningkatan Pendapatan Zakat
Menag mencontohkan keberhasilan Malaysia dalam menerapkan sistem potongan pajak langsung untuk zakat. Di Malaysia, bukti pembayaran zakat langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan jumlah zakat yang terkumpul.
“Di Malaysia, pembayaran zakat langsung mengurangi jumlah pajak yang terutang. Mereka memperhitungkan bukti pembayaran zakat sebagai faktor pengurang pajak,” ujar Menag. “Jika hal ini dapat diadopsi di Indonesia, kita bisa mencontoh keberhasilan negara lain. Kerjasama antara agama dan negara untuk memberantas kemiskinan akan sangat luar biasa.”
Menag menegaskan komitmennya untuk terus mendorong usulan ini. Beliau berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan tersebut dan segera melakukan revisi peraturan terkait.
Landasan Hukum dan Regulasi
Saat ini, di Indonesia, zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai dengan bukti pembayaran yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, zakat belum diakui sebagai potongan pajak langsung.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan muzaki (wajib zakat) kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Namun, proses pengurangan ini masih melalui penghitungan pajak penghasilan terlebih dahulu.
Dengan adanya usulan perubahan ini, diharapkan proses pengurangan pajak zakat akan lebih sederhana dan transparan, sehingga mendorong lebih banyak masyarakat untuk membayar zakat.
Implementasi usulan ini memerlukan kajian mendalam dan koordinasi yang baik antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan lembaga pengelola zakat. Diharapkan usulan ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang lebih optimal.
