Veronica Tan: Korban Kekerasan Harus Berani Melapor!

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menekankan pentingnya keberanian korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami guna menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi perempuan serta anak.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, dengan tegas menyatakan pentingnya keberanian bagi korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 03/03, menekankan perlunya perlindungan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kekerasan yang masih menjadi tantangan serius di negara ini.

“Perempuan harus berani untuk bersuara ketika merasa terancam, terutama jika mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual,” tegas Veronica Tan. Ia menambahkan bahwa merasa aman merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk perempuan. Ajakan untuk berani melawan rasa takut dan melaporkan kekerasan ini disampaikan dengan seruan yang lugas: “Merasa aman adalah hak dirimu. Kalau ada yang merasa tidak aman, beranilah rise and speak up,”.

Langkah nyata pun telah dilakukan KemenPPPA bersama Polri. Keduanya menjalin kerja sama untuk memberikan pendampingan komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk pendampingan hukum yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Nota Kesepahaman KemenPPPA dan Polri

Kerja sama antara KemenPPPA dan Polri semakin diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2024. Nota kesepahaman ini mencakup berbagai poin penting, di antaranya pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, pelembagaan pengarusutamaan gender, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Veronica Tan menjelaskan bahwa nota kesepahaman tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan. Kerja sama yang erat antara KemenPPPA dan Polri diharapkan dapat mempercepat proses penanganan kasus kekerasan dan memberikan keadilan bagi para korban.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan akan semakin banyak kasus kekerasan yang terungkap dan ditangani secara profesional. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak, serta memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun telah ada upaya nyata dalam penanganan kasus kekerasan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Veronica Tan menyebutkan bahwa pembangunan platform digital untuk penanganan kasus kekerasan agar pelayanan terhadap korban lebih mudah dan komprehensif masih menjadi pekerjaan rumah. “Kampanye Rise and Speak Up adalah sebuah gerakan untuk berani bicara, tapi platform digital untuk melakukan penanganan kasus agar pelayanan terhadap korban dapat menjadi lebih mudah dan komprehensif masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.

Ia berharap, kolaborasi berbasis digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Namun, ia juga menyadari bahwa upaya ini membutuhkan waktu dan kerja keras dari semua pihak. Harapannya, melalui berbagai upaya yang dilakukan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menurun secara signifikan.

Ke depannya, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan. Hal ini termasuk melalui peningkatan akses layanan bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan penyediaan tempat perlindungan yang aman bagi korban. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan dan anak.

Kesimpulannya, upaya untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Keberanian korban untuk melapor merupakan langkah krusial dalam proses tersebut. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak.