Wagub Jabar Minta Kepala Daerah Patuhi Prosedur Perjalanan ke Luar Negeri
Wakil Gubernur Jawa Barat meminta seluruh kepala daerah untuk mematuhi prosedur perjalanan ke luar negeri setelah Bupati Indramayu pergi ke Jepang tanpa izin.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan keprihatinannya dan meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk mematuhi prosedur administrasi perjalanan ke luar negeri. Permintaan ini muncul menyusul kabar Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang berangkat ke Jepang tanpa izin resmi.
"Saya turut kecewa juga atas apa yang dilakukan kepala daerah (Bupati Indramayu) yang pergi ke luar negeri tanpa izin," ungkap Erwan di Majalengka, Jawa Barat, Senin. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Gubernur Jawa Barat belum memberikan izin keberangkatan Lucky Hakim ke Jepang, baik untuk keperluan pribadi maupun kedinasan. "Kalau ke depan mau ke luar negeri lagi, tolong lah izin. Ini berarti memang tidak ada izin yang diberikan," tegasnya.
Pernyataan Erwan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Setiap kepala daerah di Jawa Barat yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, baik dinas maupun pribadi, wajib mengajukan izin terlebih dahulu kepada pihak berwenang. Aturan ini, menurutnya, telah dijelaskan secara jelas oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam beberapa kesempatan, termasuk saat penutupan kegiatan retret kepala daerah.
Perjalanan Dinas dan Pribadi Harus Berizin
Erwan menjelaskan bahwa aturan mengenai prosedur perjalanan ke luar negeri telah disampaikan secara tegas oleh Mendagri. Bahkan, untuk keperluan berobat pun, izin tetap diperlukan, apalagi untuk liburan. "Pada saat penutupan retret oleh Pak Mendagri itu dijelaskan alurnya seperti apa jika akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Termasuk untuk berobat saja harus ada izin, apalagi untuk berlibur," ujarnya. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan sebagai cermin kedisiplinan pejabat publik.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur administrasi menjadi kunci dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pejabat publik. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan dapat mencegah tindakan yang merugikan kepentingan umum.
Erwan juga berharap agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sanksi dan Klarifikasi
Terkait kemungkinan sanksi terhadap Bupati Indramayu, Erwan menyatakan bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan setelah mengacu pada ketentuan yang berlaku. "Nanti kita lihat seperti apa aturannya. Apakah teguran pertama, kan harus ada tahapan-tahapannya. Tidak harus langsung berupa sanksi," tuturnya. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi langsung dengan Bupati Indramayu terkait masalah ini dan menyerahkan hal tersebut kepada Gubernur Jawa Barat.
Lebih lanjut, Erwan menyarankan agar Bupati Lucky segera memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke luar negeri. Klarifikasi ini akan menjadi pertimbangan dalam pemberian teguran atau sanksi. "Mudah-mudahan sudah, harus langsung direspons. Alasannya seperti apa, itu menjadi dasar dalam menentukan sanksi atau teguran," ucap dia. Proses klarifikasi dan penentuan sanksi akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Kejadian ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap perjalanan dinas para pejabat publik. Diharapkan ke depannya akan ada peningkatan pengawasan dan penegakan aturan yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Publik berhak mengetahui alasan dan tujuan perjalanan dinas para pejabat, serta memastikan bahwa perjalanan tersebut sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
