Lucky Hakim Diperiksa Kemendagri Terkait Perjalanan ke Jepang Tanpa Izin
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, diperiksa Kemendagri terkait perjalanannya ke Jepang saat Lebaran 2025 tanpa izin resmi, melanggar aturan larangan bepergian bagi kepala daerah.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjalani pemeriksaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat pada Selasa siang. Pemeriksaan ini terkait perjalanan Lucky ke Jepang selama libur Lebaran 2025 tanpa izin resmi, yang melanggar aturan larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, membenarkan pemeriksaan tersebut dan menyatakan Lucky dimintai keterangan sekitar pukul 13.00 WIB.
Setelah pemeriksaan di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Lucky dijadwalkan bertemu dengan Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Gedung B Kemendagri. Namun, waktu pertemuan tersebut belum dipastikan. Pihak Kemendagri masih menunggu Lucky selesai menjalani pemeriksaan. Perjalanan Lucky ke Jepang sebelumnya telah menuai kritik, terutama karena dilakukan tanpa izin resmi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah menegur Lucky terkait hal ini. Meskipun mengakui hak liburan pribadi setiap individu, Dedi menegaskan bahwa kepala daerah wajib mendapatkan izin dari Mendagri untuk bepergian ke luar negeri, pengajuan izin dilakukan melalui Gubernur Jawa Barat. Perjalanan Lucky ke Jepang diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, yang memperlihatkan dirinya mengenakan pakaian khas Jepang. Hal ini dinilai melanggar surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri selama libur Lebaran karena adanya urusan penting terkait perayaan hari besar umat Islam.
Pemeriksaan dan Teguran
Pemeriksaan Lucky Hakim oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri merupakan tindak lanjut dari pelanggaran aturan yang dilakukannya. Beliau diduga melanggar aturan larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah selama libur Lebaran. Perjalanan ke Jepang tanpa izin ini menjadi sorotan publik dan memicu reaksi dari berbagai pihak.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk mengklarifikasi perjalanan Lucky Hakim ke Jepang. Proses pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penegakan aturan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam unggahan Instagram-nya, menekankan pentingnya izin resmi bagi kepala daerah yang akan bepergian ke luar negeri. Beliau menjelaskan prosedur pengajuan izin yang harus dipatuhi oleh para kepala daerah. Teguran dari Gubernur Jawa Barat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan.
Surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri selama libur Lebaran bertujuan untuk memastikan kelancaran penanganan berbagai urusan penting terkait perayaan hari besar umat Islam. Larangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kronologi Perjalanan dan Reaksi Publik
Perjalanan Lucky Hakim ke Jepang diketahui publik melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Unggahan tersebut memperlihatkan dirinya turun dari mobil dengan mengenakan pakaian tradisional Jepang, yang kemudian memicu berbagai reaksi dan pertanyaan dari publik.
Kepergian Lucky Hakim ke Jepang tanpa izin telah menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengenai etika dan kepatuhan terhadap aturan pemerintahan. Publik menyoroti pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas para pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Insiden ini menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku bagi seluruh pejabat publik, termasuk kepala daerah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Langkah Kemendagri dalam memeriksa Lucky Hakim menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas pemerintahan. Proses pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi atas permasalahan yang terjadi.
Peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para kepala daerah lainnya untuk selalu mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku dalam setiap kegiatan, termasuk perjalanan ke luar negeri. Kepatuhan terhadap aturan merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
