Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Komisi Kejaksaan Apresiasi RUU KUHAP: Akomodasi Keadilan Restoratif Jadi Sorotan
Komisi Kejaksaan Apresiasi RUU KUHAP: Akomodasi Keadilan Restoratif Jadi Sorotan

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendapat apresiasi dari Komisi Kejaksaan karena mengakomodasi keadilan restoratif, sebuah pendekatan yang fokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan.

Sinergi Antar Pemangku Kepentingan: Kunci Perlindungan HAM di Sumatera Utara
Sinergi Antar Pemangku Kepentingan: Kunci Perlindungan HAM di Sumatera Utara

Kemenkumham Sumut tekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan pemerintah, dalam penguatan perlindungan HAM, khususnya di sektor perkebunan sawit.

Anggota DPR Bahas Isu dan Perkembangan Terbaru RUU KUHAP
Anggota DPR Bahas Isu dan Perkembangan Terbaru RUU KUHAP

Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, membahas isu dan perkembangan RUU Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) terbaru dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menekankan perbedaan mendasar antara KUHAP lama dan yang baru.

Menkumham Dukung Penuh Pembangunan Sulteng Berbasis Keadilan Sosial
Menkumham Dukung Penuh Pembangunan Sulteng Berbasis Keadilan Sosial

Menteri Hukum dan HAM berkomitmen mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Tengah yang berfokus pada keadilan sosial dan kepastian hukum, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pemerataan kesejahteraan.

Pentingnya Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP: Suatu Langkah Menuju Sistem Hukum yang Lebih Manusiawi
Pentingnya Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP: Suatu Langkah Menuju Sistem Hukum yang Lebih Manusiawi

Anggota DPR, Bimantoro Wiyono, mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam RUU KUHAP untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, solutif, dan mengatasi masalah kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Pemprov dan Kemenkumham Sulteng Jalin Sinergi, Edukasi Hukum Masyarakat Jadi Prioritas
Pemprov dan Kemenkumham Sulteng Jalin Sinergi, Edukasi Hukum Masyarakat Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng bersinergi untuk meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat dan memberikan layanan hukum yang lebih cepat dan responsif.

Wamen HAM Dorong Dialog Kemanusiaan Atasi Pelanggaran HAM di Papua
Wamen HAM Dorong Dialog Kemanusiaan Atasi Pelanggaran HAM di Papua

Wakil Menteri HAM meminta Komnas HAM Papua prioritaskan dialog kemanusiaan untuk selesaikan pelanggaran HAM, termasuk kasus berat di Wasior dan Wamena yang ditarget tuntas di 2025.

Pakar Hukum UNS Rekomendasikan Keadilan Restoratif dalam Revisi KUHAP
Pakar Hukum UNS Rekomendasikan Keadilan Restoratif dalam Revisi KUHAP

Pakar Hukum UNS merekomendasikan integrasi keadilan restoratif ke dalam revisi KUHAP untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.