Sinergi Kemenham dan Pemprov Papua Perkuat Pengarusutamaan HAM di Tanah Cenderawasih
Kemenham dan Pemprov Papua berkomitmen sinergi dalam pengarusutamaan HAM, termasuk audit HAM terhadap dunia usaha dan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Papua untuk memperkuat komitmen Kementerian HAM dan Pemerintah Provinsi Papua dalam pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM). Kunjungan tersebut dilakukan pada Selasa (11/3) dan disambut langsung oleh Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong. Dalam kunjungannya, Mugiyanto menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan sektor dalam penegakan HAM di Papua, sebuah wilayah yang mendapat perhatian internasional yang signifikan.
Mugiyanto menjelaskan perbedaan tugas dan fungsi Kemenham dengan Komnas HAM, serta menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam menghormati HAM. Ia juga menyampaikan rencana audit HAM terhadap dunia bisnis, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh sektor turut bertanggung jawab dalam penegakan HAM.
Selain itu, kunjungan Mugiyanto juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Kemenham dan Komnas HAM dalam menangani berbagai persoalan HAM di Papua. Wakil Menteri HAM mengapresiasi kerja Komnas HAM Papua dalam mendorong dialog kemanusiaan, terutama mengingat Papua sebagai wilayah yang selalu menjadi sorotan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional.
Pentingnya Sinergi Lintas Sektor dalam Penegakan HAM di Papua
Dalam kunjungannya ke Komnas HAM Papua, Mugiyanto mendengarkan paparan dari Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Frits Bernard Ramandey, mengenai berbagai tantangan HAM di Papua. Frits menyinggung beberapa isu krusial, seperti kekerasan bersenjata, konflik lahan, dan masalah pengungsi. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat, khususnya kasus Wamena dan Wasior, sebagai bagian dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara nonyudisial yang telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Mugiyanto juga mengunjungi Kodam XVII Cenderawasih dan berdialog dengan Pangdam Mayjen TNI Rudi Puruwito. Pangdam mengakui kompleksitas konflik di Papua, menekankan bahwa jumlah aparat keamanan saja tidak cukup untuk mengatasi tantangan yang ada, mengingat kondisi geografis Papua yang berupa pegunungan. Namun, Pangdam menyatakan kesiapan Kodam XVII Cenderawasih untuk membantu Kemenham dalam penegakan HAM di Papua.
Mugiyanto dalam kesempatan ini mengingatkan TNI untuk selalu memegang teguh prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh aparat negara, termasuk TNI, menjunjung tinggi HAM dalam setiap tindakannya.
Peran Akademisi dalam Mencari Solusi untuk Papua
Kunjungan Mugiyanto diakhiri dengan pertemuan bersama akademisi Universitas Cenderawasih yang tergabung dalam komunitas Analisis Papua Strategis (APS). Pertemuan ini bertujuan untuk berdiskusi mengenai situasi terkini di Papua dan mencari solusi bersama. Mugiyanto menekankan pentingnya peran akademisi dalam memberikan wawasan yang jernih dan objektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua.
Secara keseluruhan, kunjungan Wakil Menteri HAM ke Papua menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam pengarusutamaan HAM. Kerja sama antara Kemenham, Pemprov Papua, Komnas HAM, TNI, dan akademisi diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai tantangan HAM di Papua.
Kunjungan ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan multi-sektoral dalam menangani isu HAM yang kompleks di Papua, mencakup kerjasama dengan dunia usaha dan mengakomodasi berbagai perspektif, termasuk dari kalangan akademisi.
