Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Yusril Tekankan Pentingnya Koordinasi Penanganan HAM untuk Hindari Tumpang Tindih Kewenangan
Yusril Tekankan Pentingnya Koordinasi Penanganan HAM untuk Hindari Tumpang Tindih Kewenangan

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan HAM, sesuai Perpres Nomor 139 Tahun 2024.

Sinergi Kemenham dan Pemprov Papua Perkuat Pengarusutamaan HAM di Tanah Cenderawasih
Sinergi Kemenham dan Pemprov Papua Perkuat Pengarusutamaan HAM di Tanah Cenderawasih

Kemenham dan Pemprov Papua berkomitmen sinergi dalam pengarusutamaan HAM, termasuk audit HAM terhadap dunia usaha dan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Wamen HAM Dorong Dialog Kemanusiaan Atasi Pelanggaran HAM di Papua
Wamen HAM Dorong Dialog Kemanusiaan Atasi Pelanggaran HAM di Papua

Wakil Menteri HAM meminta Komnas HAM Papua prioritaskan dialog kemanusiaan untuk selesaikan pelanggaran HAM, termasuk kasus berat di Wasior dan Wamena yang ditarget tuntas di 2025.

Kemenko Kumham Imipas dan LPSK Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban Pidana
Kemenko Kumham Imipas dan LPSK Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban Pidana

Kemenko Kumham Imipas dan LPSK berkolaborasi untuk meningkatkan perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia, dengan fokus pada penguatan regulasi dan mekanisme pendampingan.

Senator DPD RI Dorong Penanganan HAM di Papua yang Lebih Komprehensif
Senator DPD RI Dorong Penanganan HAM di Papua yang Lebih Komprehensif

Senator DPD RI, Paul Finsen Mayor, mendorong penanganan HAM di Papua yang lebih komprehensif dengan peningkatan kehadiran Komnas HAM di enam provinsi di Tanah Papua guna meminimalisir pelanggaran HAM.