Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Wamen HAM Cari Solusi Konflik Agraria di Labuhanbatu Utara
Wamen HAM Cari Solusi Konflik Agraria di Labuhanbatu Utara

Wakil Menteri HAM Mugiyanto berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama antara warga Padang Halaban, Labuhanbatu Utara, dengan pihak perusahaan, dengan menekankan penyelesaian damai dan kepatuhan hukum.

Komnas HAM Desak TPNPB-OPM Hentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil di Papua
Komnas HAM Desak TPNPB-OPM Hentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil di Papua

Komnas HAM mendesak TPNPB dan OPM menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Papua, khususnya guru dan tenaga kesehatan di Yahukimo, serta meminta penegakan hukum yang transparan dan perlindungan bagi masyarakat.

Kemen-HAM Dorong Dialog untuk Solusi Pengungsi Papua: Akhiri Siklus Penderitaan
Kemen-HAM Dorong Dialog untuk Solusi Pengungsi Papua: Akhiri Siklus Penderitaan

Kementerian HAM mengutamakan dialog dan prinsip kemanusiaan universal untuk menyelesaikan masalah pengungsi di Papua, khususnya di Maybrat, dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Sinergi Kemenham dan Pemprov Papua Perkuat Pengarusutamaan HAM di Tanah Cenderawasih
Sinergi Kemenham dan Pemprov Papua Perkuat Pengarusutamaan HAM di Tanah Cenderawasih

Kemenham dan Pemprov Papua berkomitmen sinergi dalam pengarusutamaan HAM, termasuk audit HAM terhadap dunia usaha dan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Komnas HAM dan Kemenko Kumham Bahas Isu HAM Papua hingga Hukuman Mati
Komnas HAM dan Kemenko Kumham Bahas Isu HAM Papua hingga Hukuman Mati

Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas melakukan audiensi membahas berbagai isu HAM di Indonesia, termasuk situasi HAM di Papua dan hukuman mati, serta menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga.

Senator DPD RI Dorong Penanganan HAM di Papua yang Lebih Komprehensif
Senator DPD RI Dorong Penanganan HAM di Papua yang Lebih Komprehensif

Senator DPD RI, Paul Finsen Mayor, mendorong penanganan HAM di Papua yang lebih komprehensif dengan peningkatan kehadiran Komnas HAM di enam provinsi di Tanah Papua guna meminimalisir pelanggaran HAM.