Wamen PKP Dorong Renovasi Rumah via Kredit Mikro: Anggaran Terbatas Jadi Sorotan
Wakil Menteri Perumahan mendorong renovasi rumah skala nasional lewat skema kredit mikro inklusif, karena anggaran pemerintah yang terbatas untuk program renovasi rumah.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan skema pembiayaan renovasi rumah melalui kredit mikro. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pengembang lokal dan masyarakat dalam memperbaiki kondisi hunian di Indonesia. Usulan ini disampaikan dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin (22/4).
Menurut Wamen PKP, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya Rp900 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan dengan program FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) yang mencapai Rp28,8 triliun. Perbedaan signifikan ini menjadi sorotan utama dalam mendorong perubahan kebijakan pembiayaan renovasi rumah.
Fahri Hamzah menekankan perlunya mencari solusi pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dengan nilai lebih besar dari Rp20 juta, sehingga kredit mikro dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam proses renovasi.
Anggaran Renovasi yang Terbatas dan Perlunya Solusi Kredit Mikro
Fahri Hamzah mengungkapkan keprihatinannya terhadap anggaran renovasi rumah MBR yang sangat terbatas. "Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," ujarnya. Beliau berpendapat bahwa anggaran tersebut perlu diprioritaskan untuk mempercantik kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia menambahkan bahwa perlu adanya modifikasi kebijakan renovasi rumah dengan skema pembiayaan kredit mikro agar nilai bantuan dapat ditingkatkan dan lebih mudah diakses oleh keluarga serta pelaku usaha lokal. Hal ini dinilai penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program renovasi.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah juga telah melakukan dialog dengan beberapa lembaga donor internasional seperti World Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank, dan ASEAN Infrastructure and Investment Bank. Lembaga-lembaga tersebut menunjukkan minat yang besar untuk mendukung program renovasi nasional secara besar-besaran dan terstruktur.
Mencari Dukungan Internasional dan Kebutuhan Renovasi yang Lebih Komprehensif
Wamen PKP optimistis bahwa dukungan internasional dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Lembaga-lembaga donor internasional tersebut melihat potensi besar dalam program renovasi rumah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama internasional dinilai sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Selain peningkatan anggaran, Fahri Hamzah juga menyarankan agar renovasi rumah tidak hanya sebatas perbaikan, tetapi juga mencakup penambahan kamar. Hal ini didasarkan pada peningkatan jumlah keluarga di Indonesia yang mencapai 93,1 juta, termasuk banyak pasangan muda yang masih tinggal bersama orang tua mereka. "Dengan data baru bahwa jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta, artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang tuanya," katanya.
Dengan demikian, program renovasi rumah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif, tidak hanya memperbaiki kondisi rumah yang sudah ada, tetapi juga menyediakan hunian yang lebih layak bagi keluarga-keluarga baru yang terus bertambah.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui perbaikan kondisi hunian. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai dan kerjasama yang efektif antara pemerintah, lembaga donor internasional, pengembang lokal, dan masyarakat.
