Wamendagri Apresiasi Menteri PKP: Berkat bagi MBR untuk Miliki Rumah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memuji kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendapat dukungan penuh dari Kemend
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atas komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini disampaikan Ribka saat menghadiri perayaan Natal di Kementerian PKP, Jumat (17/1), yang juga dihadiri oleh Menteri Sirait.
Salah satu program prioritas Presiden, yaitu penyediaan tiga juta rumah bagi MBR, menjadi fokus utama Menteri Sirait. Wamendagri Ribka Haluk menilai upaya ini sebagai berkat bagi MBR. Meskipun ada keraguan dari beberapa pihak, Menteri Sirait tetap teguh dalam pendiriannya. Keteguhan ini, menurut Wamendagri, berasal dari keyakinan dan iman yang kuat.
"Itu iman yang dimiliki oleh seorang menteri kita dari Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia," ungkap Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Ia juga memuji kinerja Menteri Sirait yang energik dan konsisten dalam menjalankan tugasnya.
Ribka mengaku memantau langsung berbagai langkah yang dilakukan Menteri Sirait dalam mewujudkan program tiga juta rumah. Kemendagri, tegasnya, memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini. Dukungan tersebut telah diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan.
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan keterlibatannya dalam diskusi mendalam bersama Menteri Sirait dan timnya. "Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan," jelasnya. Kerja sama ini menunjukan komitmen bersama untuk memastikan keberhasilan program perumahan bagi MBR.
Pemerintah juga turut serta memberikan kemudahan bagi MBR dalam memiliki rumah. Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu bentuk dukungan nyata. Kemendagri juga berperan aktif dalam penyusunan regulasi yang mendukung program ini.
"Termasuk regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak," pungkas Ribka. Hal ini menunjukkan sinergi antar kementerian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal akses terhadap perumahan layak.
