Wamendagri Dorong Pemkot Tasikmalaya Perkuat Fiskal Daerah
Wamendagri Bima Arya mendorong Pemkot Tasikmalaya perkuat kapasitas fiskal daerah yang lemah, dengan inovasi dan efisiensi anggaran, serta melibatkan swasta.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya. Hal ini disampaikan Bima Arya di Jakarta pada Kamis, 20 Maret 2024. Dorongan ini dilatarbelakangi oleh data Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan Kota Tasikmalaya memiliki kapasitas fiskal yang tergolong lemah di Provinsi Jawa Barat. Wamendagri menekankan pentingnya upaya konkret untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Bima Arya menjelaskan tiga kategori kemampuan fiskal daerah: kuat (PAD > transfer pusat), sedang (PAD ≈ transfer pusat), dan lemah (PAD < transfer pusat). Kota Tasikmalaya termasuk dalam kategori lemah. Oleh karena itu, Wamendagri mengajak Pemkot Tasikmalaya untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mendorong inovasi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kolaborasi dengan sektor swasta juga dinilai penting untuk mempercepat peningkatan PAD.
Wamendagri mengapresiasi Wali Kota Tasikmalaya yang memiliki banyak jejaring dengan komunitas pengusaha. Ia berharap hal ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ide-ide kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, Bima Arya mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden, dengan mengurangi belanja yang tidak perlu dan mematuhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembatasan belanja seremonial dan pengurangan biaya perjalanan dinas hingga 50 persen.
Penguatan Fiskal dan Inovasi Ekonomi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Wamendagri menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang tepat sasaran untuk memperkuat ruang fiskal daerah. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, Pemkot Tasikmalaya dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Salah satu strategi kunci yang diusulkan adalah menciptakan "new engine of economic growth", atau sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ini membutuhkan inovasi dan kreativitas dari Pemkot Tasikmalaya, serta kolaborasi aktif dengan sektor swasta. Potensi ekonomi lokal perlu digali dan dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan PAD.
Bima Arya juga menyoroti pentingnya peran swasta dalam meningkatkan perekonomian daerah. Ia berharap Wali Kota Tasikmalaya dapat memanfaatkan jaringan luasnya dengan komunitas pengusaha untuk mendorong investasi dan menciptakan peluang usaha baru di Kota Tasikmalaya. Hal ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD dan penguatan fiskal daerah.
Efisiensi Anggaran dan Implementasi Inpres
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi anggaran di pemerintah daerah. Instruksi tersebut antara lain mengatur pembatasan belanja kegiatan seremonial dan pengurangan biaya perjalanan dinas sebesar 50 persen. Wamendagri mengajak Pemkot Tasikmalaya untuk mengimplementasikan instruksi tersebut secara efektif.
Dengan menerapkan efisiensi anggaran yang tepat, Pemkot Tasikmalaya dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Kemendagri melalui SIPD akan terus memonitor pengelolaan APBD di seluruh daerah, termasuk Kota Tasikmalaya. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung upaya penguatan kapasitas fiskal daerah.
Penerapan efisiensi anggaran yang terarah dan terukur akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi Pemkot Tasikmalaya untuk menjalankan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Kota Tasikmalaya dapat mencapai kemajuan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.
Wamendagri berharap dengan langkah-langkah strategis ini, Kota Tasikmalaya dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Hal ini akan memberikan otonomi yang lebih besar bagi Pemkot Tasikmalaya dalam menjalankan program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
