Wamendagri: Pejabat Naik Transportasi Umum? Tak Masalah!
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan tidak mempermasalahkan pejabat menggunakan transportasi umum, selama waktu memungkinkan dan efisien, bahkan ia sering melakukannya.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini menyatakan tidak mempermasalahkan penggunaan transportasi umum oleh para pejabat negara. Pernyataan ini muncul di tengah diskusi mengenai efisiensi dan efektivitas mobilitas pejabat. Menurut Wamendagri, penggunaan transportasi publik sah-sah saja selama waktu memungkinkan dan dinilai lebih hemat serta efisien.
Alasan Wamendagri Tak Masalah Pejabat Naik Transportasi Umum
Bima Arya, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis lalu, menyatakan keyakinannya bahwa banyak pejabat yang sudah terbiasa menggunakan transportasi umum. "Buat teman-teman yang memang dari dulu juga, saya yakin banyak ya pejabat yang punya sejarah jadi anker (anak kereta) atau jadi roker (rombongan kereta), itu pasti sudah biasa," katanya. Pengalaman pribadinya pun menjadi bukti. Saat masih menjadi pengajar di sebuah kampus, ia sering menggunakan berbagai moda transportasi umum dari Bogor ke Jakarta. "Kadang naik bus, nyambung Metro Mini, kadang naik kereta, enggak masalah begitu," ujarnya.
Bahkan saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor, Bima Arya juga sesekali memilih transportasi umum untuk kegiatan di Jakarta. Ia menekankan bahwa faktor waktu menjadi pertimbangan utama. Jika jadwal kegiatan padat, transportasi umum mungkin kurang efisien. "Tapi kalau pagi-pagi punya spare waktu, jam sembilan baru mulai giat (kegiatan), rasanya mungkin ke kantor naik transportasi publik," jelasnya.
Lokasi tempat tinggal pejabat dan ketersediaan transportasi umum yang nyaman dan terintegrasi juga menjadi faktor penentu. "Jadi menurut saya kasuistik dan sangat dilihat di mana domisili dan juga waktunya memungkinkan seperti apa," tambahnya. Wamendagri juga menceritakan pengalamannya mencoba naik KRL dari Bogor ke kantor Kemendagri di Jakarta pada Rabu (5/2). Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghitung waktu tempuh menggunakan transportasi umum.
Efisiensi dan Kenyamanan Transportasi Umum
Pernyataan Wamendagri ini memberikan perspektif baru dalam memandang mobilitas pejabat. Penggunaan transportasi umum tidak hanya tentang hemat biaya, tetapi juga tentang efisiensi waktu, terutama jika waktu luang memungkinkan. Selain itu, kenyamanan dan integrasi moda transportasi menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Jika sistem transportasi umum sudah terintegrasi dengan baik, maka penggunaan transportasi umum oleh pejabat menjadi lebih praktis dan efisien.
Lebih lanjut, pernyataan ini juga dapat diartikan sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di Indonesia. Dengan sistem transportasi yang lebih baik, lebih banyak orang, termasuk pejabat, akan terdorong untuk menggunakannya. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pengurangan kemacetan lalu lintas dan polusi udara.
Kesimpulan
Kesimpulannya, Wamendagri Bima Arya tidak mempermasalahkan pejabat menggunakan transportasi umum, selama memungkinkan dan efisien. Pernyataan ini mencerminkan pandangan yang lebih pragmatis dan fleksibel dalam hal mobilitas pejabat, serta menekankan pentingnya kualitas dan integrasi sistem transportasi umum di Indonesia.