Wow, Angka Kemiskinan Sulsel Capai Titik Terendah dalam Enam Tahun Terakhir, Kok Bisa?
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel umumkan Angka Kemiskinan Sulsel Maret 2025 capai 7,60 persen, terendah sejak 2020. Bagaimana strategi Pemprov Sulsel berhasil menekan angka ini?
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis data terbaru mengenai angka kemiskinan di daerah ini. Tercatat, jumlah penduduk miskin mencapai 698,13 ribu orang per Maret 2025, setara 7,60 persen dari total populasi.
Capaian ini menandai titik terendah dalam enam tahun terakhir, sebuah prestasi signifikan sejak tahun 2020. Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menyampaikan informasi ini dalam keterangannya di Makassar pada Sabtu (26/7).
Dibandingkan Maret 2024, terjadi penurunan 38,35 ribu orang atau 0,46 persen poin dari 8,06 persen. Bahkan, tren penurunan konsisten terlihat dari September 2024 yang mencapai 7,77 persen.
Tren Penurunan Angka Kemiskinan Sulsel dan Perbandingannya
Angka kemiskinan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dan berkelanjutan. Pada Maret 2025, angka tersebut mencapai 7,60 persen, turun dari 8,06 persen pada Maret 2024. Penurunan ini melibatkan 38,35 ribu orang, menunjukkan dampak positif upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
Disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan juga menunjukkan perbaikan yang menggembirakan. Tingkat kemiskinan perkotaan turun menjadi 5,14 persen dari 5,21 persen pada September 2024. Sementara itu, di perdesaan, angka kemiskinan turun lebih substansial dari 10,11 persen menjadi 9,88 persen per Maret 2025.
Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 8,47 persen, tingkat kemiskinan di Sulsel masih tergolong lebih rendah. Namun, perlu dicatat bahwa gini ratio, indikator ketimpangan pengeluaran, mengalami kenaikan tipis menjadi 0,363 poin. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi meskipun angka kemiskinan menurun.
Strategi Komprehensif Pemprov Sulsel dalam Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, telah merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi "Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter" menjadi landasan utama kebijakan pembangunan. Empat misi pembangunan dalam RPJMD secara keseluruhan dirancang untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan secara holistik.
Strategi penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan tiga pilar utama yang saling melengkapi. Pilar pertama berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan layanan dasar. Ini mencakup pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, serta bantuan sosial tepat sasaran berbasis data kesejahteraan. Pembangunan rumah layak huni dan perlindungan kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan perempuan kepala keluarga juga termasuk dalam pilar ini.
Pilar kedua bertujuan pada peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Ini dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal yang kuat. Pelatihan keterampilan kerja, terutama bagi generasi muda, serta akses permodalan usaha mikro digalakkan. Peningkatan produktivitas pertanian dengan teknologi tepat guna juga menjadi fokus penting untuk mendongkrak pendapatan.
Pilar ketiga adalah penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan di wilayah terpencil dan kumuh. Kegiatan intervensi wilayah spesifik berbasis data spasial dilakukan secara intensif untuk mengidentifikasi area prioritas. Penataan permukiman kumuh, pengembangan kawasan tertinggal, dan pembangunan infrastruktur dasar untuk membuka keterisolasian wilayah menjadi kunci. Pendekatan integratif dan multisektor diterapkan di daerah miskin ekstrem untuk hasil yang maksimal.
