APH Berperan Penting Jamin Kenyamanan Wisatawan, Kemenpar Pastikan Keamanan Destinasi
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menekankan peran penting Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di destinasi wisata Indonesia, khususnya setelah ditemukannya ladang ganja di Bromo.
Penemuan ladang ganja seluas satu hektare di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Desa Argosari, Lumajang, Jawa Timur, pada Selasa (18/3), menjadi sorotan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan dan kenyamanan wisatawan di destinasi wisata Indonesia. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pun langsung merespon dengan menegaskan peran penting Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menyatakan bahwa APH memiliki peran krusial dalam penegakan hukum terkait penanaman ganja dan tindakan-tindakan lain yang mengganggu kenyamanan wisatawan. "Dalam pandangan kami, dua aspek pertama dari aspek law enforcement, penegakan hukum, bagaimana pun juga penanaman ganja dan juga hal-hal lain sejenisnya itu adalah melanggar norma hukum, dan langkah-langkah tindakan untuk penanganan hukum itu ada di APH," ujar Hariyanto dalam diskusi bersama media di Jakarta, Rabu (26/3).
Kemenpar juga menekankan pentingnya kerja sama yang berkelanjutan dengan kepolisian untuk mencegah kejadian serupa terulang di destinasi wisata lainnya. Kerja sama ini diperkuat melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang diperbarui akhir tahun lalu, guna meningkatkan koordinasi dan penanganan kasus-kasus di tempat wisata, termasuk melibatkan pemerintah daerah.
Peran APH dalam Menjaga Kenyamanan Wisatawan
Hariyanto menjelaskan bahwa Kemenpar secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan APH untuk memastikan dampak penemuan ladang ganja di Bromo tidak meluas dan mengganggu pengelolaan destinasi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan regulasi Menteri Parekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang pendorongan destinasi pariwisata menuju aspek keberlanjutan.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa, menilai bahwa wisatawan pada umumnya tidak bertujuan untuk mengunjungi kebun ganja. Mereka lebih tertarik menikmati keindahan alam dan mencari pengalaman menarik di destinasi wisata. "Kalau menurut saya ini dari aspek kepariwisataan ya karena orang berwisata itu yang melihat keindahan, kalau memang sengaja ingin ke sana berarti niatnya bukan wisata niatnya adalah tertentu, jadi saya tidak mengkategorikannya sebagai wisatawan," kata Rizki.
Rizki juga menekankan pentingnya peran media dalam memberikan narasi yang positif dan mencegah penyebaran informasi yang dapat merusak citra destinasi wisata. "Jangan sampai karena di-blow up ke media, orang jadi ingin ke sana karena ingin melakukan kunjungan edutrip, kunjungan perjalanan agrowisata tapi ke kebun ganja, jangan sampai kalau menurut saya. Makanya peranan media sangat penting di sini," imbuhnya.
Langkah-langkah Kemenpar dalam Menangani Kasus Ladang Ganja di Bromo
Menanggapi temuan 59 titik ladang ganja di kawasan TNBTS, Kemenpar bersama APH dan pemerintah daerah setempat mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan tetap terjaga. Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah.
- Pemantauan dan pengawasan ketat di kawasan wisata.
- Penanganan hukum terhadap pelaku penanaman ganja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Upaya mitigasi dampak terhadap citra dan pengelolaan destinasi wisata.
- Sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga keamanan dan kebersihan destinasi wisata.
Kemenpar berharap dengan adanya kerja sama yang erat antara berbagai pihak, kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Indonesia tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. Kejadian di Bromo menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan di seluruh destinasi wisata.
Ke depannya, Kemenpar akan terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan dengan berbagai strategi, termasuk meningkatkan kerjasama dengan APH dan instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra pariwisata Indonesia dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata nasional.
