Ladang Ganja di Bromo: DPR Minta Pengawasan Pariwisata Ditingkatkan
Temuan ladang ganja di Bromo mendorong Anggota DPR Novita Hardini meminta pemerintah meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan lahan dan menjaga citra pariwisata.
Penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, telah menggegerkan publik dan memicu reaksi dari berbagai pihak. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang. Kejadian ini terjadi di Jawa Timur, tepatnya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan ditemukan pada tanggal yang belum disebutkan secara spesifik dalam berita.
Menurut Novita, temuan ini bukan hanya masalah pelanggaran hukum, tetapi juga indikasi kelemahan sistem pengawasan yang perlu segera diperbaiki. Meskipun ladang ganja tersebut berada di luar jalur wisata utama, potensi dampak negatif terhadap citra pariwisata Gunung Bromo sangat besar. Hal ini dikarenakan potensi kerusakan lingkungan dan citra negatif yang dapat menurunkan minat wisatawan.
"Penemuan ladang ganja di kawasan konservasi harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki," tegas Novita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Koordinasi Antar Kementerian dan Penegakan Hukum
Novita menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar kementerian terkait, khususnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pariwisata, serta aparat penegak hukum. Koordinasi yang efektif dinilai krusial untuk menjaga keamanan dan kondusivitas kawasan wisata Bromo. Kerjasama ini diharapkan dapat mencegah aktivitas ilegal serupa di masa mendatang.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan. RUU ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan komitmen DPR dalam mengatasi masalah ini secara komprehensif.
Meskipun tanggung jawab utama penanganan kasus ini berada di Kementerian Kehutanan, Novita juga meminta Kementerian Pariwisata untuk berperan aktif menjaga citra destinasi wisata. Peran aktif ini meliputi peningkatan keamanan dan pengelolaan narasi publik yang positif.
Pentingnya Pengelolaan Narasi dan Keamanan Pariwisata
Novita mendesak Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan sistem keamanan di seluruh kawasan wisata guna mencegah kegiatan ilegal. Selain itu, pengelolaan narasi dan promosi pariwisata yang efektif juga sangat penting untuk mempertahankan daya tarik Bromo bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kepercayaan wisatawan harus dijaga agar sektor pariwisata tetap berkelanjutan.
"Pariwisata yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata kita," ujar Novita.
Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengawal isu ini hingga tuntas. Komitmen ini diwujudkan dengan mendorong kebijakan yang konkret untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan industri pariwisata Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan DPR dalam mengatasi masalah ini dan memastikan tidak hanya menjadi wacana semata.
Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem pengawasan di kawasan wisata. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang dan menjaga kelestarian lingkungan serta citra pariwisata Indonesia.
