Fakta Menarik: Kartu Hijau UNESCO Geopark Kaldera Toba Dorong Ekonomi Sumut, Ini Upaya Pertahanannya
Kartu Hijau UNESCO untuk Geopark Kaldera Toba terbukti menggerakkan ekonomi Sumatera Utara. Simak bagaimana BPODT dan kementerian berupaya mempertahankannya demi kesejahteraan warga.

Kartu hijau dari UNESCO yang diberikan kepada Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba memiliki peran krusial dalam menggerakkan perekonomian warga lokal. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menegaskan bahwa status ini menjadi motor ekonomi baru bagi Sumatera Utara.
Direktur Destinasi Pariwisata BPODT, Fritz Rudolf Nababan, menyatakan bahwa penetapan status ini sangat membantu promosi pariwisata Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan tersebut.
Selain itu, sertifikasi hijau dari UNESCO juga mendorong kepercayaan internasional terhadap produk UMKM lokal. Ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat identitas budaya dan alam sebagai bagian dari ekonomi kreatif.
Dampak Ekonomi dan Kepercayaan Internasional
Pengakuan UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba membawa dampak positif yang signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Status ini berfungsi sebagai motor ekonomi baru bagi Sumatera Utara, mendorong peningkatan sektor pariwisata berkelanjutan.
Fritz Rudolf Nababan menjelaskan bahwa sertifikasi hijau ini sangat penting bagi pariwisata Danau Toba. Penilaian hijau mempromosikan pariwisata dan produk lokal ke kancah internasional, yang pada gilirannya meningkatkan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Sumber Daya Energi Mineral Pertambangan Bappenas, Togu Santoso Pardede, membenarkan bahwa pengakuan UNESCO meningkatkan daya tarik pariwisata. Ini membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Sebagai contoh nyata, Togu Santoso Pardede menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli tumbuh rata-rata 35,49 persen per tahun. Pertumbuhan ini terjadi setelah Geopark Batur ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada periode 2012 hingga 2016.
Upaya Revalidasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
BPODT, bersama dengan Kementerian Pariwisata, saat ini tengah berupaya keras untuk meraih kembali kartu hijau UNESCO tersebut. Berbagai langkah telah diambil, termasuk mengawal persiapan hingga proses revalidasi oleh UNESCO.
Menteri dan Wakil Menteri Pariwisata telah membantu BPODT dalam melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan proses revalidasi yang dijadwalkan pada 21-25 Juli 2025.
Kementerian Pariwisata juga telah memfasilitasi seminar internasional pengelolaan Geopark pertama untuk Danau Toba. Selain itu, mereka membantu kebutuhan proses pra-revalidasi hingga revalidasi resmi oleh asesor UNESCO.
Untuk menyukseskan revalidasi UGGp Toba, kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangat ditekankan. Bappenas, sebagai Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), memberikan pendampingan penyusunan dokumen revalidasi dan berkoordinasi lintas sektor. Pendampingan pra-revalidasi juga diberikan untuk mengevaluasi kesiapan lapangan dan dokumen geopark sebelum kunjungan resmi asesor UNESCO, Jose Brilha dan Jeon Yongmun.