Kemkominfo dan BSSN Jamin Keamanan Siber Pusat Data Nasional Cikarang
Kementerian Kominfo dan BSSN berkolaborasi untuk memastikan keamanan siber Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang sebelum beroperasi pada Maret 2025, guna mendukung transformasi digital pemerintahan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan keamanan siber Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan sistem keamanan siber PDN telah memenuhi standar sebelum beroperasi. Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa BSSN memberikan review dan membantu dalam memeriksa instrumen-instrumen pencegahan kejahatan siber di PDN Cikarang.
Pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk memastikan seluruh instrumen berfungsi optimal dalam mendukung digitalisasi pemerintahan. BSSN berperan krusial dalam menguji instrumen pengamanan dan memastikan keandalan sistem menghadapi serangan siber. Nezar menegaskan, pengoperasian PDN Cikarang baru akan dimulai setelah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan BSSN. Target operasional PDN Cikarang sendiri direncanakan pada Maret 2025.
Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Kominfo, Meutya Hafid, dalam rapat pimpinan pada 24 Februari 2024. Meutya menekankan percepatan transformasi digital sektor pemerintahan dan meminta Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk mempersiapkan pengoperasian PDN Cikarang. PDN Cikarang dianggap sebagai tulang punggung digitalisasi pemerintahan, sehingga migrasi data dari kementerian dan lembaga pemerintah harus berjalan lancar.
Peran BSSN dalam Memastikan Keamanan Siber PDN Cikarang
BSSN memainkan peran penting dalam memastikan keamanan siber PDN Cikarang. Lembaga ini tidak hanya melakukan review terhadap instrumen keamanan siber yang telah disiapkan, tetapi juga melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan ketahanan sistem terhadap berbagai ancaman siber. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur digital yang aman dan andal.
Proses review dan pengujian yang dilakukan BSSN meliputi berbagai aspek keamanan siber, mulai dari perlindungan data, pencegahan serangan siber, hingga pemulihan sistem jika terjadi insiden. Standar keamanan yang diterapkan BSSN merupakan standar internasional yang diakui, sehingga dapat menjamin keamanan data dan informasi pemerintah.
Dengan melibatkan BSSN, pemerintah memastikan bahwa PDN Cikarang dibangun dengan mempertimbangkan aspek keamanan siber secara komprehensif. Hal ini penting untuk mencegah potensi kebocoran data atau serangan siber yang dapat mengganggu operasional pemerintahan.
Transformasi Digital Pemerintahan dan Peran PDN Cikarang
Pengoperasian PDN Cikarang merupakan bagian penting dari rencana pemerintah untuk melakukan transformasi digital di sektor pemerintahan. Pusat data ini akan menjadi pusat penyimpanan dan pengelolaan data pemerintah, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Migrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah ke PDN Cikarang merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang. Proses ini harus dilakukan secara bertahap dan terkontrol untuk memastikan keamanan dan integritas data.
Kementerian Kominfo, dengan dukungan BSSN, akan memastikan kelancaran proses migrasi data ini. Kominfo juga akan memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada kementerian dan lembaga pemerintah dalam menggunakan PDN Cikarang.
Transformasi digital pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. PDN Cikarang akan menjadi kunci keberhasilan transformasi digital ini.
Kesimpulan
Kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan BSSN dalam memastikan keamanan siber PDN Cikarang menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur digital yang aman dan andal untuk mendukung transformasi digital pemerintahan. Dengan target operasional Maret 2025, PDN Cikarang diharapkan dapat menjadi tulang punggung digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
