Indonesia Bangun Pusat Data Nasional di Cikarang, Waspadai Risiko Keamanan Siber

Pemerintah membangun Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang untuk memperkuat kedaulatan digital, namun risiko keamanan siber dan perlunya ekosistem yang kuat menjadi sorotan.

Pemerintah Indonesia tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Cikarang, Jawa Barat, sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan digital dan mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, menargetkan operasionalisasi PDN ini pada akhir Maret 2025. Pembangunan PDN ini diharapkan mampu mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang sebelumnya terpisah, meningkatkan efisiensi manajemen data pemerintah, dan penyediaan layanan digital publik.

Langkah ini diambil setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya mengalami serangan siber berupa ransomware Brain Cipher pada Juni 2024, yang mengganggu beberapa layanan publik, termasuk layanan imigrasi. Insiden ini ditangani melalui kerjasama Kementerian Kominfo, BSSN, Polri, dan Telkomsigma, dengan langkah-langkah seperti isolasi data dan migrasi data. Pengalaman ini mendorong pemerintah untuk memastikan keamanan PDN Cikarang melalui penilaian akhir sistem keamanan sibernya.

Namun, pembangunan PDN di Cikarang juga menimbulkan kekhawatiran. Pembatalan proyek PDN di Batam akibat kurangnya kemajuan kerjasama dengan Korea Selatan, serta belum masuknya proyek PDN di Labuan Bajo dan IKN ke tahap lelang, menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur data nasional. Pakar keamanan siber Pratama Persadha dari CISSReC memperingatkan risiko ketergantungan pada satu PDN utama, yang dapat menyebabkan kegagalan sistem jika terjadi serangan siber. Ia menyarankan percepatan pembangunan PDN di lokasi lain untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur data nasional.

Pentingnya Ekosistem Keamanan Siber yang Kuat

Pratama Persadha menekankan perlunya pengembangan beberapa pusat data nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, serangan siber di satu lokasi tidak akan langsung melumpuhkan seluruh sistem layanan pemerintah. Ia juga menyarankan penguatan keamanan infrastruktur yang ada melalui adopsi teknologi keamanan canggih seperti enkripsi tingkat tinggi dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan. Kerjasama dengan sektor swasta dan industri teknologi juga dianggap penting untuk membangun ekosistem keamanan data yang kuat.

Kerjasama dengan penyedia layanan cloud dan lembaga keamanan siber dapat membantu menutup kesenjangan infrastruktur. Mengingat perkembangan ancaman siber yang terus meningkat, pendekatan multipihak sangat penting untuk menjaga kedaulatan data nasional dan memastikan kelangsungan layanan publik yang aman dan stabil. Hal ini sejalan dengan pernyataan Meutya Hafid yang menyatakan bahwa PDN akan menghasilkan sistem pusat data yang lebih baik daripada sebelumnya.

Selain infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten juga menjadi kunci keberhasilan PDN. Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menekankan pentingnya pengelolaan data dengan standar yang baik dan SDM terampil untuk mendukung pengembangan PDN. Ia juga menyarankan agar pengelolaan data terintegrasi, terutama data non-sensitif, melibatkan pihak swasta domestik untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi.

Tantangan dan Solusi

• Ketergantungan pada satu PDN: Risiko kegagalan sistem jika terjadi serangan siber.
• Keamanan Siber: Perlunya teknologi canggih dan kerjasama dengan sektor swasta.
• SDM: Pentingnya SDM yang kompeten dan terampil dalam mengelola PDN.
• Kerjasama: Kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan sektor swasta.

Dengan adanya infrastruktur yang andal dan sumber daya manusia yang kompeten, keamanan PDN dapat terjamin dan gangguan seperti yang terjadi pada tahun 2024 dapat dihindari. Hal ini akan memastikan kelangsungan layanan publik yang aman dan stabil. Keberhasilan pembangunan PDN ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem keamanan siber yang kuat dan menyeluruh.

Ke depan, pemerintah perlu fokus pada pengembangan infrastruktur yang terdiversifikasi dan berlapis, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan siber. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun kedaulatan digital yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman di era digital.