Mencegah 'Rojali', Ini Rekomendasi PHRI untuk Tingkatkan Daya Beli dan Perizinan Usaha

Sekjen PHRI beberkan rekomendasi strategis bagi regulator untuk tingkatkan daya beli masyarakat dan atasi fenomena 'rojali' di restoran, serta perbaikan perizinan usaha.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melalui Sekretaris Jenderal Maulana Yusran, mengajukan serangkaian rekomendasi strategis kepada regulator. Langkah ini bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya di sektor restoran. Selain itu, rekomendasi ini diharapkan dapat menekan fenomena "rojali" yang merugikan pelaku usaha.

Rekomendasi tersebut muncul sebagai respons terhadap penurunan daya beli masyarakat yang kini menjadi perhatian global. Kondisi ekonomi yang melemah turut memicu tren "rombongan jarang beli" atau "rojali" yang semakin marak. Fenomena ini telah menimbulkan kerugian signifikan bagi banyak bisnis ritel, termasuk restoran.

Yusran menegaskan, intervensi pemerintah sebagai regulator sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi ini. PHRI menawarkan solusi konkret yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi keberlangsungan bisnis hotel dan restoran di seluruh Indonesia.

Stimulus MICE sebagai Solusi Peningkatan Daya Beli

Salah satu rekomendasi utama PHRI adalah memperbanyak stimulus melalui penyelenggaraan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Kebijakan ini terbukti efektif dalam mendongkrak perekonomian, bahkan saat pandemi COVID-19 melanda. Pemerintah kala itu mendorong banyak kegiatan MICE di hotel dan restoran, yang secara bertahap memulihkan pergerakan ekonomi.

Maulana Yusran menjelaskan bahwa saat daya beli masyarakat rendah selama pandemi, dorongan pemerintah melalui MICE sangat membantu. Pergerakan ekonomi terlihat pulih dan mampu tumbuh kembali. Oleh karena itu, langkah serupa perlu diulang untuk mengatasi penurunan daya beli yang terjadi saat ini.

Stimulus MICE ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret, terutama bagi usaha restoran di kawasan non-metropolitan. Dukungan pemerintah dapat menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi bisnis yang sedang lesu. Ini merupakan strategi jangka pendek yang memiliki dampak langsung.

Optimalisasi Pengawasan KBLI untuk Keadilan Berusaha

Selain stimulus, PHRI juga merekomendasikan pemerintah untuk lebih adil dalam mengeluarkan perizinan berusaha. Upaya terbaru PHRI dalam mendorong langkah ini adalah berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pengawasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Pengawasan KBLI di daerah dinilai belum optimal.

Maulana Yusran menyoroti banyak kasus penyalahgunaan KBLI oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kondisi ini merugikan restoran yang telah memiliki KBLI tepat dan memenuhi syarat. Mereka tidak mendapatkan keadilan dalam berusaha, padahal telah patuh terhadap aturan yang berlaku.

Diskusi dengan BPS, Bappenas, BI, dan Wamendagri menunjukkan perlunya komitmen pemerintah daerah. Pengawasan penggunaan KBLI yang salah, seperti yang terjadi di Bali, menyebabkan kekacauan dan tidak memberikan kontribusi optimal pada pendapatan daerah. Optimalisasi pengawasan ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Ketetapan Peta Jalan Program Pemerintah untuk Stabilitas Bisnis

Rekomendasi terakhir dari PHRI adalah agar pemerintah memiliki ketetapan dalam peta jalan program-programnya. Hal ini krusial untuk menopang bisnis yang dibuka dan terkait dengan program pemerintah, namun pada akhirnya tidak berkembang karena fokus pengembangan pemerintah berubah. Ketidakpastian ini dapat menghambat pertumbuhan usaha.

Sebagai contoh, Yusran menyebut kasus pengusaha hotel dan restoran yang diminta membuka usaha di destinasi superprioritas seperti Mandalika. Meskipun acara besar mendatangkan pergerakan ekonomi, destinasi tersebut kurang diminati pada kondisi normal. Bisnis di lokasi tersebut harus berupaya mandiri untuk bertahan.

Pemerintah harus mengevaluasi program-program yang sebelumnya menjadi "offtaker" atau penopang utama. Jika program tersebut tidak lagi menjadi penopang, dampaknya bisa sangat merugikan bagi pelaku usaha yang telah berinvestasi. Antisipasi terhadap perubahan fokus program penting agar daya beli dan pergerakan ekonomi stabil.

Fenomena "rojali" kembali menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Tren ini merujuk pada sekelompok orang yang datang ke pusat perbelanjaan atau usaha ritel seperti restoran dalam jumlah besar. Namun, mereka hanya berjalan-jalan, melihat-lihat, berfoto, atau menikmati fasilitas tanpa melakukan transaksi pembelian yang signifikan.

Salah satu penyebab utama tren "rojali" adalah menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang melemah secara global turut berkontribusi pada fenomena ini. PHRI berharap rekomendasi yang diberikan dapat membantu mengatasi akar masalah ini.