Menkominfo Ajak Swasta Bangun Konektivitas Internet di Daerah Non-3T
Menkominfo Meutya Hafid mengajak swasta berpartisipasi membangun infrastruktur internet di daerah non-3T karena keterbatasan anggaran pemerintah, mendorong digitalisasi nasional.
![Menkominfo Ajak Swasta Bangun Konektivitas Internet di Daerah Non-3T](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/05/000115.230-menkominfo-ajak-swasta-bangun-konektivitas-internet-di-daerah-non-3t-1.jpg)
Jakarta, 4 Februari 2024 - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, mengajak perusahaan swasta untuk ikut serta membangun konektivitas internet di daerah non-terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh beliau dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta.
Meutya menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pemerataan akses internet. Meskipun daerah 3T tetap menjadi prioritas pemerintah, daerah non-3T yang masih blank spot juga perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur internet di seluruh Indonesia sangat besar, sehingga perlu peran aktif sektor swasta.
Mengapa Swasta Diharapkan Terlibat? Anggaran negara yang terbatas menjadi alasan utama ajakan ini. Menkominfo menyadari bahwa membangun konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia, baik 3T maupun non-3T, membutuhkan dana yang sangat signifikan. Dengan keterlibatan swasta, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur dapat terwujud.
Bagaimana Peran Swasta? Saat ini, pemerintah masih mengandalkan pendekatan persuasif kepada operator telekomunikasi. Belum ada regulasi yang mewajibkan swasta membangun infrastruktur di daerah blank spot. Namun, Menkominfo membuka peluang kerjasama dan berharap operator telekomunikasi dapat berkontribusi.
Dukungan dari DPR dan Presiden. Menkominfo juga membuka pintu bagi masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, untuk melaporkan wilayah yang masih belum terjangkau internet. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat digitalisasi di seluruh Indonesia. Jika ada daerah yang belum terkoneksi, pemerintah akan mempertimbangkan skema Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) atau mendorong industri swasta untuk membangun konektivitas di sana.
Kesimpulan. Pemerataan akses internet menjadi fokus utama pemerintah. Dengan keterbatasan anggaran, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam membangun konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah non-3T yang saat ini belum terlayani dengan baik.