Dorongan Pemerintah pada Swasta untuk Perluas Konektivitas Internet di Indonesia

Menteri Kominfo, Meutya Hafid, mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam perluasan akses internet di daerah terpencil dan belum terlayani, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah.

Jakarta, 4 Februari 2024 - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Meutya Hafid, mengajak sektor swasta untuk berperan aktif dalam memperluas akses internet di wilayah Indonesia yang masih tertinggal. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Hafid saat rapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa lalu. Inisiatif ini muncul karena pemerintah menyadari pentingnya konektivitas internet bagi kemajuan bangsa.

Menurut Menteri Hafid, pembangunan infrastruktur digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif dari sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mencapai target konektivitas nasional yang luas. Pemerintah tetap fokus pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), namun untuk daerah non-3T yang belum terjangkau internet, peran swasta sangat krusial.

Anggaran yang dibutuhkan untuk menutup seluruh kebutuhan konektivitas, baik di daerah 3T maupun non-3T, memang sangat besar. Oleh karena itu, pendekatan persuasif menjadi strategi utama Kementerian Kominfo. Saat ini, Kementerian Kominfo gencar mendorong operator telekomunikasi untuk berinvestasi membangun infrastruktur internet di wilayah yang belum terlayani.

Penting untuk dicatat bahwa saat ini belum ada regulasi yang mewajibkan pihak swasta untuk membangun infrastruktur internet di daerah terpencil. Pemerintah masih mengandalkan pendekatan persuasif dan imbauan kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Menteri Hafid juga membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR yang memiliki fungsi pengawasan, untuk melaporkan daerah-daerah yang masih kekurangan akses internet.

Inisiatif ini sejalan dengan dorongan Presiden untuk mempercepat digitalisasi di seluruh Indonesia. "Jika masih ada daerah yang belum memiliki akses internet, kita bisa coba dukung melalui skema BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) atau kita dorong perusahaan untuk membangun konektivitas di sana," tambah Menteri Hafid.

Dengan keterbatasan anggaran negara, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam pemerataan akses internet di Indonesia. Harapannya, sinergi ini akan mempercepat terwujudnya Indonesia yang terhubung secara digital dan merata di seluruh wilayah.

Langkah persuasif ini diharapkan mampu menarik minat investor swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital di Indonesia. Dengan demikian, pemerataan akses internet dapat terwujud lebih cepat dan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.