Ramadan dan UMKM: Pemerintah Diminta Atur Pedagang Agar Tak Timbulkan Kemacetan
Pengamat ekonomi syariah Adiwarman Karim menyoroti perlunya pengaturan UMKM yang berjualan selama Ramadan agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas dan menciptakan pasar yang lebih tertib.

Jakarta, 28 Februari 2024 - Meningkatnya aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama bulan Ramadan menimbulkan tantangan tersendiri. Pengamat ekonomi syariah, Adiwarman Karim, menyoroti perlunya pemerintah melakukan pembinaan dan pengaturan agar geliat ekonomi ini tidak berdampak negatif pada ketertiban umum, khususnya lalu lintas.
Menurut Adiwarman, menjamurnya pedagang makanan takjil dan berbagai kebutuhan Ramadan di sepanjang jalan seringkali menyebabkan kemacetan parah. Pedagang yang memanfaatkan badan jalan untuk berjualan membuat lalu lintas menjadi terhambat, bahkan menyulitkan pejalan kaki. "Memang ini harus diatur supaya tidak menimbulkan masalah baru lagi yaitu dikuasainya jalanan-jalanan oleh para pedagang UMKM sehingga menyebabkan jalanan malah jadi tambah macet dan menghambat orang untuk mencapai rumah ataupun mencapai masjid tempat mereka melakukan tarawih," ujar Adiwarman dalam wawancara dengan ANTARA.
Situasi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan antara mendorong perekonomian UMKM dan menjaga ketertiban umum.
Solusi Mengatasi Kemacetan dan Mengoptimalkan Potensi UMKM
Adiwarman menyarankan pemerintah untuk memberikan pembinaan dan membuat regulasi yang jelas bagi para pedagang UMKM. Regulasi ini harus memastikan agar para pedagang tidak lagi menggunakan bahu jalan atau area yang mengganggu lalu lintas. Selain itu, regulasi juga perlu mengatur lokasi berjualan yang aman dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fenomena pedagang dadakan selama Ramadan juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang sering membeli makanan takjil di pinggir jalan saat perjalanan pulang. Hal ini mendorong munculnya pedagang dadakan yang hanya berjualan selama bulan Ramadan.
Sebagai solusi, Adiwarman mengusulkan pembuatan sentra makanan temporer selama Ramadan. Sentra ini akan mengumpulkan para pedagang di satu lokasi, sehingga memudahkan pembeli mencari makanan dan mengurangi kemacetan di jalanan. "Jadi memang bisa dibuat juga ada selama Ramadan, tentu dengan perizinan yang lengkap supaya enggak menimbulkan kekacauan, mungkin kalau buat tempat-tempat sentra makanan yang sifatnya temporer untuk selama bulan Ramadhan aja bagus juga, supaya orang-orang memudahkan lagi membeli makanannya sehingga tidak menimbulkan kemacetan," tambahnya.
Peluang Ekonomi UMKM Selama Ramadan
Adiwarman juga menekankan bahwa bulan Ramadan merupakan peluang emas bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Tidak hanya makanan takjil, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya seperti perlengkapan salat, pakaian, dan pernak-pernik lainnya memiliki pasar yang tinggi selama bulan ini.
Dengan memahami pola pembelian masyarakat, baik yang membeli takjil di pinggir jalan maupun yang mencari makanan di sentra, UMKM dapat mengoptimalkan strategi penjualan mereka. "Jadi dengan dua pola pembelian dari konsumen ini akan meningkatkan peluang bagi UMKM berjualan makanan, selain makanan yang juga meningkat adalah keperluan lainnya yang memang menjadi tradisi di Indonesia misalnya kita belanja sarung, kita menjual mukena, sajadah kecil dan pernak-pernik lain untuk saling berkirim hadiah di waktu lebaran ini, juga merupakan peluang dari UMKM," jelas Adiwarman.
Dengan adanya pengaturan yang tepat, pemerintah dapat membantu UMKM meningkatkan pendapatan tanpa mengorbankan ketertiban umum. Pembinaan dan regulasi yang terarah akan menciptakan pasar yang lebih tertib dan aman, serta memberikan dampak positif bagi seluruh pihak.
Pemerintah perlu memfasilitasi para pelaku UMKM dengan menyediakan tempat berjualan yang layak dan terorganisir. Hal ini akan menciptakan lingkungan berjualan yang lebih aman dan nyaman, serta meningkatkan daya tarik bagi pembeli. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efektif dan efisien.