14 Direktur Perusahaan Tersangka Kasus Minyakita: Satgas Pangan Polri Tetapkan Tersangka

Satgas Pangan Polri menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka kasus ketidaksesuaian takaran Minyakita, termasuk PT Artha Eka Global Asia yang disegel karena pelanggaran DMO dan penipuan volume.

Karawang, Jawa Barat, 13 Maret 2024 - Satgas Pangan Polri berhasil mengungkap kasus dugaan kecurangan takaran minyak goreng Minyakita. Sebanyak 14 direktur perusahaan ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar aturan. Penyelidikan ini berawal dari 14 laporan yang diterima terkait ketidaksesuaian volume Minyakita dengan label kemasannya. Kasus ini melibatkan produsen, pengemas ulang, dan distributor Minyakita di berbagai wilayah Indonesia.

Brigjen Pol Helfi Assegaf, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, menyatakan bahwa seluruh tersangka merupakan direktur perusahaan yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. "Yang sudah jelas dari 14 perusahaan, ya, 14 orang tersangkanya. (Yang tersangka) direkturnya, yang bertanggung jawab. Sesuai undang-undang kan direkturnya," tegas Helfi saat ditemui di Karawang, Jawa Barat.

Penetapan tersangka ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menindak tegas pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap produsen dan distributor untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan melindungi hak-hak konsumen.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah PT Artha Eka Global Asia (AEGA), yang disegel oleh Satgas Pangan Polri dan Kementerian Perdagangan. PT AEGA terbukti melakukan pelanggaran takaran Minyakita dalam kemasan botolan. Hasil pengujian volumetrik menunjukkan volume minyak hanya sekitar 800 ml, jauh di bawah takaran seharusnya yaitu 1.000 ml atau 1 liter. Meskipun botol terisi penuh, volume minyak di dalamnya ternyata lebih sedikit.

Selain itu, PT AEGA juga terbukti menjual lisensi ilegal kepada dua perusahaan distributor di Tangerang untuk memproduksi Minyakita. "Izinnya dicabut, tidak boleh beroperasi lagi," tegas Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam konferensi pers di lokasi penyegelan.

Lebih lanjut, PT AEGA juga terbukti tidak mengambil bahan minyak dari skema domestic market obligation (DMO). Hal ini merupakan pelanggaran serius karena Minyakita merupakan merek minyak goreng rakyat yang seharusnya diambil dari kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit melalui skema DMO.

Direktur PT AEGA telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 62 juncto Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Kasus Minyakita ini bukan hanya sekadar pelanggaran takaran, tetapi juga menunjukkan adanya praktik yang sistematis dan berdampak luas. Penjualan lisensi ilegal serta ketidakpatuhan terhadap skema DMO menunjukkan adanya upaya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dan merugikan konsumen serta perekonomian nasional.

Dengan penetapan 14 direktur sebagai tersangka, diharapkan kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya untuk selalu mematuhi aturan dan menjaga kualitas produk yang mereka produksi. Pemerintah melalui Satgas Pangan Polri dan Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Langkah tegas yang diambil oleh pihak berwenang menunjukkan komitmen untuk melindungi konsumen dan menciptakan pasar yang adil dan transparan. Diharapkan, kasus ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk selalu memprioritaskan kualitas produk dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Ke depan, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah praktik curang serupa. Peningkatan transparansi dalam rantai pasok Minyakita juga sangat penting untuk memastikan bahwa produk tersebut sampai ke konsumen dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

Penetapan 14 direktur sebagai tersangka dalam kasus Minyakita menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum di sektor pangan. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam pasar.