170 Kendaraan di Pesanggrahan Uji Emisi, Langkah Nyata Kurangi Polusi Jakarta

Dinas LH Jaksel laksanakan uji emisi 170 kendaraan bermotor di Pesanggrahan untuk kurangi polusi udara Jakarta sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020.

Upaya mengurangi polusi udara di Jakarta Selatan terus dilakukan. Pada Kamis, 15 Mei 2023, Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Selatan menggelar uji emisi terhadap 170 kendaraan bermotor di lingkungan Kantor Kecamatan Pesanggrahan. Kegiatan ini melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil berbahan bakar bensin dan solar hingga sepeda motor. Sasaran utama adalah memastikan kepatuhan kendaraan terhadap standar emisi gas buang yang telah ditetapkan.

Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sudin LH Jaksel, Tuty Ernawati Sapardin, menjelaskan detail kendaraan yang diuji. Sebanyak 34 mobil berbahan bakar bensin, enam unit mobil berbahan bakar solar, dan 67 sepeda motor mengikuti uji emisi tersebut. Hasilnya pun beragam, menunjukkan tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap standar emisi yang berlaku.

Kegiatan uji emisi ini merupakan implementasi langsung dari Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang pengendalian gas buang kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya serius menekan angka polusi udara yang semakin mengkhawatirkan, dan uji emisi menjadi salah satu strategi kunci dalam pencapaian target tersebut. Dengan mengurangi emisi gas buang, diharapkan kualitas udara di Jakarta dapat membaik dan lingkungan menjadi lebih sehat.

Dari total 170 kendaraan yang diuji, didapatkan hasil sebagai berikut: 34 mobil berbahan bakar bensin dinyatakan lulus uji emisi. Sementara itu, enam unit mobil berbahan bakar solar juga dinyatakan lolos uji. Untuk kendaraan roda dua, sebanyak 61 sepeda motor lulus uji, sedangkan enam unit lainnya dinyatakan tidak lulus.

Bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi, Sudin LH Jaksel memberikan arahan untuk melakukan perbaikan mesin. Perbaikan ini penting untuk memastikan kendaraan tersebut dapat beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada penurunan polusi udara di Jakarta. Proses perbaikan ini menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara. Dengan kendaraan yang sesuai standar emisi, diharapkan dapat mengurangi dampak buruk polusi udara terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Uji emisi massal ini merupakan bagian integral dari Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Pergub ini mengatur secara detail tentang pengendalian gas buang kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya dalam mengurangi polusi udara, termasuk melalui program uji emisi berkala.

Tuty Ernawati Sapardin menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan uji emisi. "Semakin rutin kita melakukan uji emisi ini, maka polusi udara yang disebabkan gas buang kendaraan bermotor semakin berkurang, sehingga menciptakan lingkungan yang sejuk dan asri," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warganya.

Dengan semakin banyaknya kendaraan yang mengikuti uji emisi dan memenuhi standar, diharapkan kualitas udara di Jakarta dapat terus membaik. Uji emisi bukan hanya sekadar program pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari.

Ke depannya, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program uji emisi ini. Dengan begitu, upaya pemerintah dalam mengurangi polusi udara di Jakarta dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Uji emisi 170 kendaraan di Pesanggrahan merupakan langkah nyata dalam upaya mengurangi polusi udara di Jakarta Selatan. Hasil uji emisi menunjukkan pentingnya perawatan dan perbaikan kendaraan agar sesuai standar emisi. Keberhasilan program ini bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020.