192 Sertifikat Tanah Pagar Laut Tangerang Dibatalkan, 13 Lainnya Masih Diperiksa

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah membatalkan 192 sertifikat tanah di pagar laut Tangerang, namun 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk menghindari sengketa hukum.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan pembatalan 192 sertifikat tanah di wilayah pagar laut Tangerang. Pengumuman ini disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2024. Pembatalan ini merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah yang telah menjerat empat tersangka.

Dari total 280 sertifikat yang diperiksa, 192 sertifikat telah dinyatakan batal. Proses pembatalan ini menyisakan 13 sertifikat yang masih dalam tahap penelaahan. Nusron Wahid menjelaskan bahwa 17 sertifikat hak milik (SHM) telah dibatalkan sebelumnya, sementara 58 sertifikat lainnya terletak di dalam garis pantai sehingga tidak dapat dibatalkan.

Kasus ini bermula dari polemik pagar laut Tangerang, yang melibatkan dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten. Empat tersangka telah ditetapkan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, yaitu Kepala Desa Kohod, Sekretaris Desa Kohod, dan dua penerima kuasa.

Nusron Wahid menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membatalkan 13 sertifikat yang tersisa. Ia menyatakan, "Yang ini abu-abu 13 (sertifikat ini). Barang syubhat mutasyabihat, antara pantai, antara darat atau laut, antara tengah-tengah garis pantai atau garis laut. Ini sedang ditelaah." Proses ini membutuhkan ketelitian untuk menghindari potensi sengketa hukum di masa mendatang dan menjaga reputasi kantor ATR/BPN.

Menurutnya, pembatalan sertifikat yang keliru dapat berdampak negatif pada reputasi institusi. "Karena potensi kita membatalkan sertifikat itu reputasi, kalau nanti kemudian digugat sama orang yang kita batalkan, kemudian kalah digugat, itu reputasi kantor rusak," ujar Nusron Wahid.

Pembatalan sertifikat ini merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Proses yang cermat dan teliti sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa motif di balik pemalsuan sertifikat tanah tersebut terkait dengan ekonomi. Hal ini terungkap setelah penyidik melakukan konfrontasi antara para tersangka.

Meskipun penyidik telah melakukan konfrontasi antara Kepala Desa Kohod, Sekretaris Desa Kohod, dan para penerima kuasa, masih terdapat perbedaan keterangan mengenai uang yang diterima. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, motif ekonomi menjadi kesimpulan utama.

Polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap lebih detail aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus pemalsuan sertifikat ini. Hal ini penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Pembatalan 192 sertifikat tanah di pagar laut Tangerang merupakan langkah signifikan dalam menyelesaikan kasus pemalsuan sertifikat. Proses hukum yang berkelanjutan, dengan kehati-hatian dalam memeriksa 13 sertifikat yang tersisa, akan memastikan penegakan hukum dan perlindungan hak atas tanah.