LIVE

266 Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Diperiksa, Diduga Cacat Prosedur

Menteri ATR/BPN menemukan 266 sertifikat HGB dan HM pagar laut di Tangerang yang diduga cacat prosedur dan diterbitkan antara 2022-2023, saat ini sedang dalam proses peninjauan ulang dan pencabutan.

tangerang
Menteri ATR/BPN menemukan 266 sertifikat HGB dan HM pagar laut di Tangerang yang diduga cacat prosedur dan diterbitkan antara 2022-2023, saat ini sedang dalam proses peninjauan ulang dan pencabutan. (©© 2025 Antaranews)

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengumumkan temuan 266 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) yang diterbitkan di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Temuan ini mengemuka pada Rabu lalu di Tangerang, Banten. Pemeriksaan dilakukan karena adanya dugaan penerbitan sertifikat yang berada di luar garis pantai.

Mengapa dan Bagaimana Hal Ini Terjadi?

Menteri Nusron menjelaskan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut, diterbitkan antara tahun 2022 hingga 2023, akan ditinjau ulang dan dibatalkan jika terbukti berada di luar garis pantai. Pihaknya masih melakukan verifikasi detail terkait luasan area masing-masing sertifikat, proses ini membutuhkan waktu karena pemeriksaan dilakukan secara teliti, satu per satu sertifikat dicocokkan dengan peta kawasan tersebut. Dari 266 sertifikat, beberapa telah terbukti berada di luar garis pantai.

Jumlah sertifikat ini meningkat dari penelusuran awal yang menemukan 263 bidang sertifikat HGB. Rinciannya: 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang sertifikat Hak Milik (HM).

Langkah Hukum yang Diambil

Kementerian ATR/BPN telah memanggil dan memeriksa para pihak terkait, termasuk juru ukur, juru tetap, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Jenderal untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin. Proses pencabutan sertifikat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan Kementerian ATR/BPN untuk mencabut atau membatalkan sertifikat yang belum berusia 5 tahun tanpa perlu melalui pengadilan.

Kesimpulan

Temuan 266 sertifikat HGB dan HM di kawasan pesisir Tangerang yang diduga berada di luar garis pantai, menjadi fokus pemeriksaan Kementerian ATR/BPN. Proses peninjauan ulang dan pencabutan sertifikat sedang berlangsung, disertai dengan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran prosedur dan kode etik oleh pihak-pihak yang terlibat. Pemeriksaan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan pertanahan dan melindungi kawasan pesisir.

Artikel ini ditulis oleh
Editor D.Dj. Kliwantoro
D
Reporter D.Dj. Kliwantoro
Verifikasi Sertifikat Pagar Laut Tangerang: Pemprov Banten Lakukan Penyelidikan

Pemprov Banten akan memverifikasi kebenaran informasi mengenai kepemilikan sertifikat HGB dan SHM atas pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, menyusul pernyataan Menteri ATR/BPN tentang keberadaan sertifikat tersebut.

Pemprov Banten
Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut Tangerang: 266 Sertifikat Cacat Prosedur

Menteri ATR/BPN membatalkan 266 SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang karena cacat prosedur dan material, dan akan memanggil para petugas terkait untuk proses hukum lebih lanjut.

SHGB
Menteri ATR Bantah Cabut Sertifikat Pagar Laut Aguan Dibatalkan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah kabar pembatalan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Aguan di kawasan pagar laut Tangerang; penegasan kebijakan pembatalan sertifikat di luar garis pantai tetap berlaku.

#planetantara
Menteri ATR Bantah Cabut Sertifikat Pagar Laut Aguan Dibatalkan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah kabar pembatalan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Aguan di kawasan pagar laut Tangerang; penegasan kebijakan pembatalan sertifikat di luar garis pantai tetap berlaku.

#planetantara
192 Sertifikat Tanah Pagar Laut Tangerang Dibatalkan, 13 Lainnya Masih Diperiksa

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah membatalkan 192 sertifikat tanah di pagar laut Tangerang, namun 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk menghindari sengketa hukum.

#planetantara
Pemkab Tangerang: Pejabat Bappeda Dipanggil Bareskrim Terkait Kasus Pagar Laut

Bareskrim Polri telah memanggil pejabat Bappeda Kabupaten Tangerang untuk dimintai klarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat HGB dan HM pagar laut, setelah kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.

Sumber Antara
AHY Klaim Tak Tahu HGB Pagar Laut Saat Menjabat Menteri ATR/BPN

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan tidak mengetahui adanya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang saat menjabat Menteri ATR/BPN, karena penerbitan HGB tersebut terjadi sebelum masa jabatannya.

AHY
Sertifikat Pagar Laut Tangerang Dibatalkan: Menteri ATR Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pembatalan seluruh sertifikat di area pagar laut Tangerang, meski prosesnya berpotensi menghadapi gugatan hukum, demi melindungi nelayan yang dirugikan.

Sumber Antara
Menteri ATR/BPN Janji Cabut Sertifikat Lahan Pagar Laut Tangerang

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, berjanji mencabut semua sertifikat lahan terkait pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, meskipun ada potensi gugatan hukum.

Sumber Antara
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR
Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut di Tangerang, Sengketa dengan Kades Kohod

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membatalkan SHGB dan SHM pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, setelah berdebat dengan kepala desa terkait legalitas lahan yang telah hilang akibat abrasi, dan menyatakan penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum.

Kabupaten Tangerang
8 Pegawai BPN Tangerang Terima Sanksi Berat Kasus Pagar Laut

Menteri ATR/BPN memberikan sanksi berat kepada delapan pegawai Kantah Tangerang karena penerbitan sertifikat pagar laut yang bermasalah, termasuk pembatalan 50 sertifikat dan penyelidikan lebih lanjut terhadap 263 bidang lainnya.

konten ai
Konversi Girik di Tangerang: Nusron Jelaskan Sertifikat Pagar Laut

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa sertifikat pagar laut di Tangerang merupakan konversi girik menjadi SHGB dan SHM melalui program PTSL, bukan penerbitan hak baru, dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

konten ai