270 Kepala Daerah Dilantik Presiden Prabowo pada 6 Februari 2025

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengumumkan pelantikan sekitar 270 kepala daerah terpilih Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan kemungkinan tiga tahap pelantikan.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Pelantikan pertama akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.

Menurut Wamendagri Bima Arya, pelantikan tersebut akan memproses kepala daerah yang pemilihannya tidak menimbulkan sengketa hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Bima Arya menyampaikan hal ini saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan setelah sidang kabinet pada Rabu lalu.

"Insyaallah Pak Prabowo akan melantik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B," ujar Wamendagri menjelaskan rencana pelantikan tersebut. Ia juga memastikan bahwa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, termasuk dalam gelombang pertama pelantikan ini.

Proses pelantikan kepala daerah ini direncanakan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama, seperti yang telah dijelaskan, akan fokus pada kepala daerah yang pemilihannya berjalan lancar tanpa sengketa. Tahap kedua akan mencakup kepala daerah yang gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan tahap ketiga akan mengakomodasi hasil dari gugatan yang diterima, termasuk kemungkinan pemungutan suara ulang.

Jadwal pelantikan tahap kedua dan ketiga akan disesuaikan dengan keputusan MK dan hasil dari proses pemilihan ulang jika diperlukan. "Jadi, yang penting gelombang pertama dulu. Gelombang berikutnya menyesuaikan dengan sidang di MK selesainya kapan," jelas Bima Arya mengenai pengaturan jadwal pelantikan yang fleksibel ini.

Bima Arya menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah melaporkan rencana pelantikan ini kepada Presiden Prabowo. Presiden merespon positif rencana tersebut, yang telah disetujui oleh DPR RI. "Pak Menteri Dalam Negeri sudah melaporkan kepada Bapak Presiden. Presiden merespons baik. Dilaporkan bahwa ini sudah disetujui secara bulat di DPR," kata Bima Arya menegaskan persetujuan dari pihak eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian, pelantikan 270 kepala daerah ini menandai tahap awal dari proses pergantian kepemimpinan daerah setelah Pilkada Serentak 2024. Tahapan selanjutnya akan mengikuti perkembangan proses hukum terkait sengketa Pilkada.