53 Lokasi Siap Menyelenggarakan Sekolah Rakyat, Program Jokowi untuk Indonesia Emas 2045

Menteri Sosial melaporkan 53 lokasi siap untuk program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo, ditargetkan mulai tahun ajaran 2025-2026 untuk membantu masyarakat kurang mampu.

Jakarta, 10 Maret 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan 53 lokasi di berbagai daerah untuk menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya yang berada di kelompok Desil 1 dan Desil 2. Pelaksanaan program yang direncanakan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 ini, mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan lokasi hingga penyediaan fasilitas penunjang.

Meskipun saat ini sudah teridentifikasi 53 lokasi, Mensos, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa jumlah tersebut masih dapat bertambah. Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan lebih banyak lokasi siap mendukung program ini. Presiden Prabowo sendiri menekankan pentingnya perluasan program Sekolah Rakyat agar menjangkau sebanyak mungkin daerah di Indonesia.

Pemilihan lokasi Sekolah Rakyat didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang terpilih harus memenuhi standar tertentu, meliputi ketersediaan ruang kelas, asrama, tempat ibadah, kantin, dan fasilitas olahraga. Hal ini ditekankan oleh Mensos, yang menjelaskan bahwa angka 53 lokasi tersebut telah melalui proses seleksi ketat untuk memastikan kesiapan fasilitas yang memadai.

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemilihan lokasi yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua, menunjukkan komitmen pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya juga turut mendukung program ini.

Kurikulum, sarana dan prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa menjadi fokus utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. Penerimaan siswa akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 yang mewakili masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memastikan keselarasan pemilihan lokasi dengan data BPS, yang menunjukkan tingginya kebutuhan sekolah dan jumlah masyarakat kurang mampu di daerah-daerah tersebut.

Pemerintah juga tengah mengkonsolidasikan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah. Presiden Prabowo meminta agar upaya ini dilakukan secara maksimal sebagai bagian dari upaya memuliakan keluarga miskin dan mendorong kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa kementerian terkait saat ini tengah membahas berbagai aspek penting program, termasuk kurikulum, rekrutmen guru, sarana dan prasarana, pengawasan, dan tata kelola.

Meskipun telah teridentifikasi 53 lokasi, pemerintah masih terus melakukan konsolidasi untuk memastikan kesiapan menyeluruh program Sekolah Rakyat. Dalam beberapa pekan mendatang, pemerintah akan mengumumkan secara lebih rinci mengenai jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Mensos optimis, gambaran yang lebih jelas akan tersedia dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan. "Insyaallah dalam waktu satu hingga dua minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya," kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi, program ini memiliki potensi besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pengembangan program ini juga mempertimbangkan aspek penting lainnya seperti pengawasan dan tata kelola yang baik agar program ini berjalan efektif dan efisien serta mencapai tujuannya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.